Jakarta Transtv45.com- Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, indeks biaya, dan mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk membangun infrastruktur yang lebih baik di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan beberapa terobosan untuk membangun infrastruktur yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran yang bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Langkah tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dan arahan Presiden Joko Widodo,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat (30/7).
Pada tahun 2021, Pemerintah telah mengalokasikan Rp6,19 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua yang meliputi Rp732,87 miliar untuk pembangunan sumber daya air, Rp4,49 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan, Rp683,03 miliar untuk pemukiman, dan Rp288,35 miliar untuk pembangunan. pembangunan perumahan. Hingga saat ini progres pembangunan sudah mencapai 37,95 persen.
Sementara itu, anggaran yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp3,75 triliun yang terdiri dari Rp543,27 miliar untuk pengembangan sumber daya air, Rp2,66 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan, Rp312,23 miliar untuk pemukiman, dan Rp228,83 miliar. untuk pembangunan perumahan. Hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai 44,09 persen.
Menkeu mengatakan, upaya membuka daerah terpencil dan meningkatkan akses dan konektivitas melalui transportasi darat yakni jalan Trans-Papua akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km hampir selesai, 1.733 km jalan telah diaspal, 1.712 km harus diaspal, dan 16 km akan dibangun.
Selain itu, Kementerian juga sedang membangun jalan sepanjang 1.098 km di perbatasan Papua dimana telah dibangun 931 km dan 756 km telah diaspal. Tahun ini, jalan diperpanjang 34 km.
Di daerah perbatasan, Kementerian telah membangun Pos Lintas Batas Yetetkun yang diharapkan selesai pada April 2022 dan telah menyelesaikan pembangunan Pos Lintas Batas Sota pada tahun 2020.
Untuk mendukung peningkatan kapasitas, Kementerian telah membangun 179 sekolah, satu universitas, dan delapan fasilitas olahraga di Papua dan memberikan pelatihan jasa konstruksi dengan mitra asli Papua dan Papua Barat. Pihaknya juga menyiapkan pembangunan Youth Creative Hub di Jayapura, Provinsi Papua untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi pemuda Papua.
Selain itu, Kementerian juga merehabilitasi Pasar Wouma dan 403 ruko di Wamena untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang terkena dampak konflik pada tahun 2019. Kementerian juga berencana membangun pasar Thumburuni di Fakfak, Papua Barat pada Agustus 2021.
(KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PR PERUMAHAN UMUM)
RED|CND™
.
Jakarta Transtv45.com- Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, indeks biaya, dan mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk membangun infrastruktur yang lebih baik di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan beberapa terobosan untuk membangun infrastruktur yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran yang bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Langkah tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dan arahan Presiden Joko Widodo,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat (30/7).
Pada tahun 2021, Pemerintah telah mengalokasikan Rp6,19 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua yang meliputi Rp732,87 miliar untuk pembangunan sumber daya air, Rp4,49 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan, Rp683,03 miliar untuk pemukiman, dan Rp288,35 miliar untuk pembangunan. pembangunan perumahan. Hingga saat ini progres pembangunan sudah mencapai 37,95 persen.
Sementara itu, anggaran yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp3,75 triliun yang terdiri dari Rp543,27 miliar untuk pengembangan sumber daya air, Rp2,66 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan, Rp312,23 miliar untuk pemukiman, dan Rp228,83 miliar. untuk pembangunan perumahan. Hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai 44,09 persen.
Menkeu mengatakan, upaya membuka daerah terpencil dan meningkatkan akses dan konektivitas melalui transportasi darat yakni jalan Trans-Papua akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km hampir selesai, 1.733 km jalan telah diaspal, 1.712 km harus diaspal, dan 16 km akan dibangun.
Selain itu, Kementerian juga sedang membangun jalan sepanjang 1.098 km di perbatasan Papua dimana telah dibangun 931 km dan 756 km telah diaspal. Tahun ini, jalan diperpanjang 34 km.
Di daerah perbatasan, Kementerian telah membangun Pos Lintas Batas Yetetkun yang diharapkan selesai pada April 2022 dan telah menyelesaikan pembangunan Pos Lintas Batas Sota pada tahun 2020.
Untuk mendukung peningkatan kapasitas, Kementerian telah membangun 179 sekolah, satu universitas, dan delapan fasilitas olahraga di Papua dan memberikan pelatihan jasa konstruksi dengan mitra asli Papua dan Papua Barat. Pihaknya juga menyiapkan pembangunan Youth Creative Hub di Jayapura, Provinsi Papua untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi pemuda Papua.
Selain itu, Kementerian juga merehabilitasi Pasar Wouma dan 403 ruko di Wamena untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang terkena dampak konflik pada tahun 2019. Kementerian juga berencana membangun pasar Thumburuni di Fakfak, Papua Barat pada Agustus 2021.
(KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PR PERUMAHAN UMUM)
