Jakarta – TransTV45.com ; Pada Hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 pukul 08.05 Wib bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara DPR RI telah berlangsung Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke 76 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPR / DPD RI dan Pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan Masa sidang 2021 – 2022 dan Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian RUU Tentang APBN TA 2022 Nota Keuangan Beserta Nota Keuangannya. Giat di pimpin oleh Ketua MPR RI Bapak. Bambang Soesatyo (Fraksi Golkar) dan di hadiri oleh 303 Anggota MPR RI baik secara Fisik maupun Virtual.
60 orang yang hadir secara fisik adalah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Pimpinan DPR (5 orang), Pimpinan MPR (10 orang), Ketua Fraksi/Kelompok DPD (10 orang), Ketua Fraksi di DPR (9 orang), Pimpinan DPD (4 orang), Perwakilan subwilayah (4 orang), Pimpinan lembaga tinggi negara (Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY), Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Marives, Mensesneg, Seskab, Menkeu, Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri.
Undangan yang mengikuti secara virtual, antara lain tiga mantan presiden, empat mantan wakil presiden, dua mantan Ketua MPR, empat mantan Ketua DPR, dan empat mantan Ketua DPD. Hadir secara virtual sebanyak 540 anggota DPR dan 124 anggota DPD, 103 duta besar/perwakilan negara sahabat, 8 pimpinan BPK, 9 jajaran Mahkamah Agung (MA), 7 orang jajaran Mahkamah Konstitusi (MK), 6 orang jajaran Komisi Yudisial (KY), dan 34 Gubernur se-Indonesia.
(Pidato Kenegaraan Berlangsung Dua Kali)
*1.* SIDANG TAHUNAN MPR RI DAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN DALAM RANGKA HUT KE -76 KEMERDEKAAN RI DALAM SIDANG BERSAMA DPR RI DPD RI, *Dipimpin* oleh Ketua MPR RI H.Bambang Soesatyo Fraksi Partai Golkar *didampingi* Ketua DPR RI D.r ( H.C) Puan Maharani, Ketua DPD RI LA Nyalla Mahmud Matalitti
*SUSUNAN ACARA*
1. 08.28 – 08.30
Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI memasuki Ruang Rapat Paripurna
2.08.30 – 08.35
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
3.08.35 – 08.38
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A. FRAKSI GOLKAR #JATENG7
*4.08.38 – 08.53*
Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 sekaligus Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021 oleh Ketua MPR RI
== _*KETUA MPR RI, H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A. FRAKSI GOLKAR #JATENG7 MENYAMPAIKAN*_
Sungguh dalam 2 tahun terakhir ini dunia dan kita bangsa Indonesia tengah diuji dengan badai pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak hanya masalah kesehatan manusia dan kemanusiaan, tetapi lebih luas lagi terasa dampaknya dalam dinamika dan stabilitas kehidupan ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Kita semua masyarakat Indonesia merasakan dampaknya baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan, utamanya semakin melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat akibat menurunnya pendapatan karena pemutusan hubungan kerja dan tidak adanya kesempatan atau lapangan kerja. Dampak lainnya adalah hilangnya kesempatan berusaha akibat terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat, modal, dan investasi untuk menopang perekonomian masyarakat. Pengusaha kecil maupun menengah juga memaksa kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Belajar dan bekerja dari rumah, menjaga jarak, dan membiasakan diri dengan cara-cara baru menjaga kesehatan yang juga berdampak terhadap merenggangnya kohesi sosial kita.
Demikian pula di sektor pendidikan. Anak didik tidak dapat lagi melakukan pembelajaran dengan tatap muka tetapi dengan pembelajaran jarak jauh. Ini mempengaruhi efektivitas dan proses belajar mengajar meskipun pembelajaran jarak jauh secara online juga berdampak positif terhadap kemampuan beradaptasi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Namun, keterbatasan infrastruktur penunjang pendidikan jarak jauh akan menurunkan capaian kualitas belajar dan kelulusan siswa yang tidak hanya mengukur tingkat kecerdasan tetapi pembentukan karakter anak didik kita. Belum lagi, apabila pembelajaran jauh jarak jauh itu dihadapkan pada ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar wilayah juga mengakibatkan sistem pendidikan nasional yang ada belum mampu secara efektif menjadi sarana untuk mewujudkan proses pembelajaran. Oleh karena itu, terhadap upaya- upaya Pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19 beserta dampaknya kami sangat mendukung sepenuhnya relokasi APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dalam bentuk program perlindungan sosial dengan beragam skema. Refocusing anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan koperasi, bantuan langsung tunai, dana desa, insentif usaha serta potongan tarif listrik PLN adalah langkah kebijakan yang tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 tidak hanya meruntuhkan sendi-sendi ekonomi sosial dan budaya, tetapi secara nyata telah membuat kita semua kehilangan sahabat, kerabat, anak, istri, suami, orang tua, dan sanak saudara yang meninggal dunia akibat Covid-19. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan, menjaga jarak, membatasi interaksi, dan tetap melakukan vaksinasi untuk mencegah dan menurunkan tingkat persebaran tingkat penularan dan kematian akibat pandemi Covid-19. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun kekuatan bersama mendukung kebijakan Pemerintah tidak ada lagi pengambilan paksa jenazah yang terkonfirmasi Covid-19, tidak ada lagi pemalsuan sertifikat vaksin, dan tidak ada lagi penimbunan obat, oksigen, dan perawatan kesehatan lainnya.
Kami atas nama Pimpinan dan Anggota MPR menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah atas kerja keras, langkah, dan kebijakan yang cepat dan tepat dalam rangka perlindungan terhadap seluruh warga Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Secara khusus kami juga menyampaikan apresiasi kepada satuan tugas penanganan Covid-19, serta para tenaga kesehatan dan relawan, jajaran Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pihak lainnya yang telah berkontribusi dalam upaya pengendalian dan penanganan Covid-19. Apresiasi yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh entitas masyarakat Indonesia yang telah bergotong- royong membantu penanganan pandemi Covid-19 melalui gerakan kepedulian sosial, baik secara individu maupun kelompok, perusahaan- perusahaan, kampus- kampus, organisasi massa dan profesi, komunitas-komunitas masyarakat, hingga relawan-relawan individu bersinergi dan berkolaborasi mendukung upaya Pemerintah dalam memerangi Covid-19.
Kita semua merasakan betapa kuatnya jati diri bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya. Sungguh kami sampaikan, sudah sepatutnya kita bangga memiliki pondasi- pondasi moral dan jati diri bangsa yang kokoh, sehingga berbagai permasalahan bangsa dapat dihadapi dengan penuh optimisme dan kekuatan bersama.
Sebagaimana kita pahami, Covid-19 tidak hanya memiliki dampak ekonomis yang nyata dengan meningkatnya angka pengangguran kemiskinan kesenjangan yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam bidang-bidang lainnya, tetapi yang juga patut diwaspadai adalah potensi bangkitnya nilai-nilai paham individualisme, komunisme, intoleransi, separatisme, radikalisme, terorisme, dan etno nasionalisme di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.
Dengan segala keterbatasan yang ada, kami terus melakukan vaksinasi ideologi Pancasila melalui sosialisasi 4 pilar MPR, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air. Melalui vaksinasi ideologi, kami meyakini segala potensi ancaman dan gangguan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa akan dapat dicegah dan ditangkal dengan badai Covid-19 justru akan semakin memperkuat ketahanan ideologi bangsa kita, sehingga Covid-19 tidak hanya menjadi tantangan tetapi menjadi peluang untuk bangkit tetapi dengan dinamika situasi dan kondisi yang baru.
Dalam melaksanakan tugas konstitusional, MPR telah menerima sejumlah aspirasi masyarakat dan daerah tentang pelaksanaan UUD NRI 1945. Arus besar aspirasi masyarakat dan daerah menghendaki perlunya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya sistem manajemen pembangunan nasional yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berkesinambungan. Berbagai pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa visi yang sama dalam rencana pembangunan nasional dan daerah, baik dalam jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang sangat diperlukan agar orang orientasi pembangunan nasional lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945. Visi yang sama juga diperlukan mengingat Indonesia adalah negara besar dan majemuk dengan potensi geografis, demografis, dan sumber kekayaan alam yang besar memiliki heterogenitas atas suku, agam, ras, budaya, dan bahasa yang berpotensi memunculkan dinamika perbedaan pandangan dan kepentingan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Atas tindak lanjut dari rekomendasi MPR Periode 2009-2014 dan MPR Periode 2014- 2019. Hasil kajian MPR Periode 2019-2024 menyatakan bahwa perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN yang bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945. Keberadaan PPHN yang bersifat filosofis menjadi penting untuk memastikan potret wajah Indonesia masa depan 50 hingga 100 tahun yang akan datang yang penuh dengan dinamika perkembangan nasional regional dan global sebagai akibat revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi. Keberadaan PPHN yang bersifat arahan dipastikan tidak akan mengurangi kewenangan Pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional, baik dalam bentuk rencana jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah.
PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis. Dengan PPHN, maka rencana strategis Pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan tidak terbatas yang bersifat electoral. PPHN akan menjadi landasan setiap rencana strategis Pemerintah seperti pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur tol laut, tol langit konektivitas antar wilayah dan rencana pembangunan strategis lainnya. Namun demikian, untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum ketetapan MPR sesuai dengan hasil kajian, memerlukan perubahan UUD. Oleh karenanya, diperlukan perubahan secara terbatas terhadap UUD NRI 1945 khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN. Proses perubahan UUD NRI 1945 sesuai ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945 memiliki persyaratan dan mekanisme yang ketat. Oleh karenanya, perubahan UUD hanya bisa dilakukan terhadap pasal yang diusulkan untuk diubah beserta dengan alasannya. Dengan demikian, perubahan terbatas tidak memungkinkan untuk membuka kotak pandora eksesif terhadap perubahan pasal-pasal lainnya. Apalagi semangat untuk melakukan perubahan adalah landasan filosofis politik kebangsaan dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan yang lebih baik.
*5.08.53 – 09.08*
Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPD RI
== _*KETUA DPD RI, LA NYALLA MAHMUD MATALITTI #SENATOR JAWA TIMUR MENYAMPAIKAN*_
Pandemic 19 masih melanda negeri ini yang kita cintai tetapi Kami yakin sidang bersama ini dapat tetap terlaksana tanpa mengurangi kualitas materi terutama penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia mewakili DPD RI dan DPR RI Kami mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke 76 kemerdekaan Republik Indonesia dirgahayu Indonesia semoga bangsa Indonesia senantiasa mendapat rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta’ala Tuhan Yang Maha Esa.
Apresiasi atas semua upaya dan langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani menangani pandemi covid 19 selama ini tentu tidak mudah menangani di sektor kesehatan dengan menjaga keseimbangan di sektor ekonomi oleh karena itu kami tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa negara telah gagal dalam menangani pandem ini bahwa ada kekurangan memang harus diakui kami juga memberi apresiasi atas kerja keras di sektor kemudian ekonomi nasional di mana Indonesia mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi meskipun masih didominasi belanja konsumsi yang juga ditopang nggak penyesuaian dan momentum Ramadan serta Idul Fitri dan Idul Adha tentu kami berharap pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh indikator hal itu akan menunjukkan dengan terang apakah mesin ekonomi berjalan sebab bila industri dan Manufaktur berjalan berarti tablet ini juga berjalan ke bank bergulir buruh terus bekerja dan market menyerap barang kami juga berharap industri yang berjalan bukan hanya didominasi industri Farmasi saja tetapi juga industri yang padat karya lainnya memang di setiap musibah dan bencana selalu ada hikmah pandemi covid 19 ini juga memberikan hikmah dan terbesar adalah kita sebagai bangsa mengetahui kelemahan-kelemahan fundamental yang selama ini belum terungkap secara terang benderang tentu hikmah ini bukan untuk dirinya saja tetapi menjadi titik awal pekerjaan besar bangsa ini kedepan Dengan pandemi ini kita menyaksikan dan melihat sendiri bagaimana chord korban covid 19 rumah sakitnya di sekolah tenaga medis berguguran fasilitas kesehatan dan alat medis yang kekurangan disana sini juga kesehatan masyarakat kita yang ternyata rentan dengan komorbid kita jadi mengetahui dengan terang benderang Bagaimana industri alat kesehatan kita yang masih didominasi produk impor sementara beberapa anak bangsa yang mencoba memproduksi sejumlah pendukung medis di tengah pandemi belum mendapat kepercayaan dari kita sendiri mulai dari ventilator sampai vaksin darah putih dan vaksin Nusantara panjang juga memberikan hikmah kepada kita di sektor pendidikan yang selama ini tidak terbuka secara terang benderang yaitu kualitas pembelajaran ketika dihadapkan kepada pola baru belajar dari jarak jauh atau online kepada kita tentang ketahanan sektor sosial bangsa ini terutama Bagaimana negara hadir menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial penyempurnaan database terhadap penerima bantuan harus menjadi pekerjaan kita hari ini apalagi dengan karakteristik penduduk yang memiliki mobilitas urbanisasi yang tinggi ditambah dengan banyaknya penduduk yang belum tersentuh akses perbankan juga memberi hikmah sekali dan besar pada kita untuk memilih kamu pulang bagaimana ketahanan ekonomi bangsa ini di sektor produksi dalam negeri dari skala UKM hingga menengah besar kita sudah melihat bagaimana UMKM yang menandakan transaksi langsung di pasar merasakan dampak dari konsekuensi pembatasan sosial sementara market bisnis melalui sejumlah yunikon lebih banyak diisi barang impor.
Biasanya melahirkan revolusi pemikiran untuk menjawab perubahan dan setiap negara yang memasuki transisi menuju Orde Baru ditandai dengan perubahan konstitusi seperti dilakukan Indonesia tahun 1999 hingga 2002 silam ketika Indonesia menuju sistem politik yang diharapkan lebih demokratis hari ini sudah 19 tahun sejak amandemen konstitusi dilakukan oleh bangsa ini dan sekarang kita pun menuju dan akan memasuki era baru berapa duit 19 yang diikuti dengan era disruptif di hampir semua Lini dengan tatanan baru perlu dijawab dengan kesiapan kita sekarang Bunda mental dengan menentukan arah kemandirian dan kedaulatan bangsa sebagai bagian kesiapan kita menyongsong perubahan global dan tata dunia baru apalagi ada ancaman bencana di depan Maka sangat penting bagi kita sebagai bangsa yang besar dan tangguh memiliki arah kebijakan yang kita sepakati bersama antara eksekutif dan legislatif oleh karena itu DPD RI mendukung adanya negara dalam konstitusi karena melalui kita harus mampu merumuskan kedaulatan energi kemandirian pangan dan sektor kesehatan sosial ekonomi dan pertahanan keamanan bangsa yang besar ini termasuk kendaraan dan kemakmuran daerah di seluruh Indonesia kita harus memastikan energi baru terbarukan menjadi prioritas termasuk keberanian kita sebagai bangsa besar Untuk memanfaatkan air sebagai pembangkit energi yang relatif lebih murah kemandirian pangan mutlak harus menjadi solusi yang harus kita wujudkan dengan bonus ituin negara tropis zaman perang masa depan adalah perwujudan sumber daya pangan dan air bersih Oleh karena itu negara harus memastikan industri industri hulu yang dulu dibangun di era orde lama dan orde baru tidak boleh dibiarkan mati hanya karena sudah tidak efisien lagi dibanding impor justru sebaliknya harus kita restorasi karena sebagai negara yang kita miliki di sektor-sektor strategis terutama untuk mewujudkan kemandirian pangan sehingga kita juga harus melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional yang tertuang di dalam pasal 33 undang-undang Dasar 1945 di mana Kita sadar atau tidak amandemen posisi yang lalu dengan efisiensi maka cabang -cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak karena kita serahkan kepada pasal koperasi harus dimaknai sebagai cara atau sarana untuk menghimpun dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat Industri atau sarana produksi sehingga para anggota koperasi Sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa bedanya pemegang saham di lantai bursa bisa siapa pun termasuk orang asing maka koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia Oleh karena itu pemerintah harus kita dukung untuk bersama-sama menemukan peta jalan menuju kesiapan kita sebagai bangsa yang tangguh dalam menyongsong era perubahan Global atau tata dunia baru yang tidak lama lagi akan terjadi setiap negara pasti berjuang untuk melindungi dan memastikan kepentingan rakyat dan warga negaranya terjamin dan kami percaya Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Kyai Haji Ma’ruf amin kepentingan rakyat di daerah yang kami dapat dari seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke dari miangas sampai Pulau Rote wujudkan Indonesia dan Indonesia tumbuh dengan mengusung slogan DPD RI dari daerah untuk Indonesia
*6.09.08 – 09.53*
Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga- lembaga Negara dan Pidato dalam rangka HUT ke-76 Kemerdekaan RI
== _*PRESIDEN RI, Ir. H. JOKO WIDODO MENYAMPAIKAN*_
Kita ingin pandemi ini menerangi kita. Pandemi itu seperti api, kalau bisa kita hindari, tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali ia menginspirasi dan memotivasi, api menyakitkan tetapi sekaligus juga bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan masa depan. Pandemi ini seperti kawah candradimuka yang menguji, mengajarkan, dan sekaligus mengasah otak demi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko-risiko dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji. Semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita semuanya diuji dan sekaligus diasah. Ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, bukan hanya beban yang diberikan kepada kita tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada kita. Tatkala ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting yang kokoh dan yang mampu memenangkan gelombang pertandingan.
Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah melalui ujian yang berat. Alhamdulillah kita berhasil melampauinya. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan diperoleh dari pemberian ataupun hadiah, tetapi kita rebut melalui perjuangan di semua medan. Perang rakyat, perang gerilya, dan diplomasi di semua lini dikerahkan dan buahnya membuat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Resesi dan krisis yang datang bertubi-tubi dalam perjalanan setelah Indonesia merdeka juga berhasil kita lampaui. Setiap ujian memperkokoh pondasi sosial, pondasi politik, dan pondasi ekonomi bangsa Indonesia. Setiap etape memberikan pembelajaran dan sekaligus juga membawa perbaikan dalam kehidupan kita.
Pandemi Covid-19 telah memacu kita untuk berubah mengembangkan cara- cara baru meninggalkan kebiasaan kebiasaan lama yang tidak relevan dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini. Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Kerja dari rumah, belajar daring, pendidikan jarak jauh, serta sidang secara daring telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini karakter berani, untuk berubah berani untuk mengubah dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan pondasi untuk membangun Indonesia maju. Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Adanya pandemi Covid-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita.
Selama 1,5 tahun di terpa pandemi telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran partisipasi dan kegotong royongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan Pemerintah lintas sektor dan lintas lembaga negara serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi. Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi, kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi terasa semakin membudaya. Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas. Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli. Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama. Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat dan semakin memperkuat modal sosial kita. Jika ingin sehat warga yang lain juga harus sehat. Jika ingin sehat, keluarga yang lain juga harus sehat. Jika ada seseorang yang tertular Covid-19, maka hal ini akan membawa risiko bagi yang lainnya. Penyakit adalah masalah bersama dan menjadi sehat adalah agenda kita bersama.
Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi dengan merujuk kepada data ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita juga paham bahwa praktik demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. Kerjasama antar lembaga serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif menjadi kunci dalam menangani pandemi. Sejak awal pandemi, lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk cepat mengkonsolidasikan kekuatan fiskal TNI, Polri dan birokrasi dari tingkat nasional sampai tingkat desa terus bahu-membahu dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan 3T, termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat. Hampir semua forkompinda bergerak terpadu dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian manajemen lapangan dalam testing pressing dan treatment serta vaksinasi telah mengasah kpemimpinan di semua level pemerintahan saya yakin kapasitas respon kita dalam menghadapi ketidakpastian di bidang kesehatan dan di bidang-bidang lain juga semakin baik dan semakin kokoh.
Penyediaan layanan kesehatan oleh Pemerintah maupun swasta juga mengalami peningkatan yang menggembirakan. Layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan, baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur maupun fasilitas pendukungnya. Yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, para perawat, dan tenaga kesehatan yang lainnya. Kemandirian industri obat vaksin dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan, tetapi pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi di dalam negeri termasuk pengembangan vaksin merah putih dan juga oksigen untuk kesehatan. Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin dan tidak ada toleransi sedikitpun terhadap siapapun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini. Selain itu, Pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional. Namun, pada saat yang sama Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa. Sebab, perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi. Melalui diplomasi vaksin inilah kita telah menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia berperan aktif untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Walaupun kita sangat terkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia maju tidak berkurang sedikitpun. Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memudahkan logistik untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia terus diupayakan. Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi agenda utama. Pandemi telah mengajarkan pada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian.
Dalam mengambil keputusan, Pemerintah harus terus merujuk pada data serta ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pemerintah harus tanggap terhadap perubahan keadaan dari hari ke hari secara cermat. Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan pelanggaran mobilitas masyarakat misalnya harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk pada data data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Coronavirus yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun juga harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi.
Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat Pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal. Program Keluarga Harapan, kartu sembako, diskon listrik, subsidi bantuan produktif usaha mikro, bantuan sosial tunai tunai, dana desa, dan program kartu pra kerja terus ditingkatkan. Subsidi kuota internet untuk darah-darah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan. Pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional. Pandemi telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita. Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% nya dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, mendorong investasi, dan mendorong ekspor.
Fokus Pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi UU Cipta Kerja terus kita percepat. Minggu yang lalu Pemerintah telah meluncurkan OSS (Online Single Submission) yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah. Urusan perizinan, pengurusan insentif, dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Pada periode Januari sampai Juni 2021 realisasi investasi Indonesia tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan sedikitnya Rp442,8 Triliun dengan rincian 51,5% di luar Jawa dan 48,5% di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620.000 tenaga kerja Indonesia.
Penambahan investasi di bulan-bulan depan kita harapkan bisa memenuhi target Rp900 Triliun serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara signifikan. Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama, berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi khususnya ke arah ekonomi hijau (Green Economy) dan ekonomi biru (Blue Economy) yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pangan terus kita upayakan untuk membangun kemandirian pangan. Transformasi menuju energi baru terbarukan serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi akan menjadi perubahan penting dalam ekonomi kita. Konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan terus dipercepat melalui program merdeka belajar. Hal ini diharapkan mengakselerasi kualitas SDM nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri. Perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri menjadi perhatian serius Pemerintah. Program Bangga Buatan Indonesia terus kita gencarkan sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global. Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik e-commerce dan loka pasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus tahun ini sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22% dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik e-commerce. Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Tahun 2020 nilai transaksi perdagangan digital indonesia mencapai lebih dari Rp253 Triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 Triliun di tahun 2021.
Pandemi Covid-19 juga memberikan hikmah berat bangsa Indonesia bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Dukungan semua pihak utamanya lembaga-lembaga negara menempati posisi sentral. Kerja cerdas dan sinergitas antar lembaga-lembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa merespon bahan yang terjadi di masa mendatang.
Keseimbangan dan saling kontrol antar lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita, tetapi kerjasama sinergis serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab justru lebih utama dalam menghadapi pandemi ini.
Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga- lembaga negara juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini. Saya mengapresiasi para Anggota MPR RI dengan program 4 pilarnya yang terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. DPR-RI bersama Pemerintah juga telah bekerja keras dan bersinergi untuk membangun pondasi hukum bagi penanganan Covid-19. Selain penanganan masalah kesehatan, DPR bersama Pemerintah berhasil menyelesaikan UU Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law pertama di Indonesia yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita. Selain itu, dengan berbagai macam inovasi, DPR terus melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program- program Pemerintah. DPD-RI juga terlibat aktif dalam pembahasan RUU termasuk terkait dengan kebijakan anggaran serta melakukan pengawasan utamanya terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan UU tentang Desa. Peran ini memberikan kontribusi dalam kecepatan penanganan pandemi dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintah daerah ke depan.
Di tengah kebutuhan Pemerintah untuk bertindak cepat menyelamatkan masyarakat dari pandemi, peran pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI juga telah dilakukan beberapa penyesuaian situasi pandemi bukan situasi normal dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal. Yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara. Inovasi BPK-RI untuk mewujudkan akuntabilitas untuk semua di negara kita patut untuk dihargai. Saya mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
Walaupun di era pandemi, kecepatan kerja dalam pelayanan peradilan juga tidak bisa ditunda bahkan harus dipercepat. Proses administrasi dan persidangan perkara di Mahkamah Agung secara elektronik telah mampu mempercepat penanganan perkara bahkan dengan adanya aplikasi peradilan elektronik telah mempermudah dan meningkatkan jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan. Demikian pula halnya dengan Mahkamah Konstitusi yang juga menggelar persidangan melalui daring. Munculnya banyak permohonan keadilan yang terkait dengan undang-undang dan juga perkara Pilkada telah membuat MK menyelesaikan perkara tepat waktu. Keberadaan sistem peradilan berbasis elektronik telah memfasilitasi terselenggaranya layanan publik secara cepat, transparan, dan akuntabel. Komisi Yudisial juga harus tetap produktif di era pandemi, baik dalam seleksi calon Hakim Agung menangani laporan masyarakat pemantauan perkara persidangan serta pelanggaran kode etik hakim. Dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan telah berhasil meningkatkan kinerja KY di tengah pandemi Covid-19.
Pandemi telah mengingatkan kepada kita untuk peduli kepada sesama penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya. Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi masalah yang berat ini bisa lebih mudah diselesaikan. Mari kita pegang teguh nilai-nilai toleransi Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan Pancasila dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara kita lewati ujian pandemi dan ujian-ujian lain setelah ini dengan usaha yang teguh disertai dengan doa pengharapan yang tulus.
7. 09.51 – 10.02
Pembacaan Do’a (Wakil Ketua MUI Bidang Dakwah Habib Nabiel Al-Musawa )
*8.10.02 – 10.04*
Penutupan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPD RI
== _*KETUA DPD RI, LA NYALLA MAHMUD MATALITTI #SENATOR JAWA TIMUR MENYAMPAIKAN*_
Acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini Terima kasih kami sampaikan kepada bapak ibu saudara sekalian yang telah hadir secara fisik dan secara virtual dalam mengikuti sidang tahunan MPR RI dan tidak bersama ini sebelum menutup sidang Izinkan saya membacakan penggalan lirik lagu Karya Iwan Fals yang berjudul Bangunlah Putra Putri Ibu Pertiwi Terbanglah garudaku singkirkan kutu kutu di sayapmu Berkibarlah Benderaku singkirkan benalu di tiang mu jangan ragu dan jangan malu tunjukan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin sidang tahunan MPR RI dan bersama DPR RI dan DPD RI kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi
9.10.04 – 10.08
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diiringi Korps Musik Mabes Polri
== _*10.08 – 10.28*_
_*Jeda Persiapan Sidang RAPBN ( 20 menit)*_
Lanjutan:
4. *Pukul 10.35-10.50 :*
*Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 oleh Ketua DPR RI*
Ketersediaan pangan dan stabilisasi
Pengawasan pelaksanaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah, Pengawasan tata kelola obat dan tata kelola alat kesehatan. pengawasan dan pendampingan distribusi bantuan sosial agar lebih tepat guna dan tepat sasaran.
Pada tahun 2021 agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan, kinerja pelaksanaan kebijakan moneter dan kebijakan sektor jasa keuangan dalam program pemulihan ekonomi nasional DPR RI juga memberikan perhatian dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat. selama menjalankan protokol kesehatan maupun maupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKN menjadi Harapan Kita semua.
setiap personil TNI dan Polri dapat menampilkan sosok aparat negara yang Humanis dalam melindungi, mengayomi dan memberikan rasa aman bagi rakyat dan menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
DPR RI juga mengingatkan parlemen negara-negara sahabat mengenai pentingnya upaya bersama dalam melakukan pemulihan ekonomi regional dan global agar dapat menjaga kesejahteraan rakyat di seluruh dunia serta menghindar dari krisis ekonomi global yang dapat menciptakan bentuk neokolonialisme baru.
Angka kemiskinan pada Maret 2021 kembali meningkat menjadi 2 digit sebesar 10,4% atau bertambah 1,2 juta orang jika dibandingkan Maret 2020. BPS mencatat loncatan lonjakan tinggi pengangguran dari 4,94% pada Februari 2020 atau sebelum pandemi menjadi 6, 26% pada Februari 2021 atau bertambah sebanyak 1,802 juta jiwa.
angka-angka ini menunjukkan begitu luar biasanya dampak pandemi ini terhadap penurunan derajat Kesejahteraan Rakyat.
Risiko dan ketidakpastian yang juga akan masih tetap tinggi di tahun 2022 juga masih menjadi tantangan bagi ekonomi kita. Di antaranya adalah risiko kecepatan pemulihan yang tidak merata antarnegara akibat perbedaan situasi pandemi COVID-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi.adanya kemungkinan percepatan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan negara maju lainnya sebagai implikasi dari pemulihan ekonominya yang lebih cepat. Hal ini akan menciptakan efek rambatan atau spillover effect terhadap volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan global serta arus modal global. Termasuk di dalamnya adalah potensi risiko nilai tukar rupiah terhadap US dolar serta kenaikan harga minyak mentah dunia seiring dengan proses pemulihan ekonomi global.
Berbagai dinamika dan tantangan tersebut tidak lepas dari perkembangan pandemi COVID-19 yang penuh dengan ketidakpastian.
5. *Pukul 10.50-11.50 :*
*Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya*
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2021 mencapai torehan yang cukup tinggi yakni 7,07%. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun membeberkan resep jitu yang dilakukan pemerintah.
APBN memiliki peran sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. APBN lah yang juga digunakan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha, hal itu menjadi kunci bagi pemerintah untuk mendorong perekonomian di masa pandemi COVID-19. Terbukti dari hasil pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021 yang mencapai 7,07%. Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07% dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% (YoY).
Namun kondisi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Di tahun 2022, Indonesia masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi.Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.
pada 2022 pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi. Kebijakan fiskan juga akan bersifat konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural. pemerintah menyiapkan 6 fokus utama dalam kebijakan APBN 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan,” kata Jokowi. Kemudian yang ketiga, adalah memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Selain menyiapkan anggaran perlindungan sosial, pemerintah juga mendukung reformasi program perlindungan sosial. Ke depannya perlindungan sosial akan dilakukan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mensinergikan dengan berbagai data terkait. reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur. Mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif.
Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan berada di kisaran 5-5,5%. Diupayakan ekonomi tahun depan mendekati batas atas 5,5%. Namun, harus tetap waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis. Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan Pandemi Covid-19. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat.
Pertumbuhan ekonomi: 5-5,5%, Inflasi: 3%, Nilai tukar rupiah: Rp 14.350, Bunga SUN 10 tahun: 6,82%, Harga minyak mentah Indonesia: US$ 62 per barel, Lifting minyak dan gas masing-masing 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari. Belanja negara: Rp 2.708,7 triliun, Pengangguran terbuka: 5,5-6,3%, Kemiskinan: 8,5-9,0% Defisit anggaran: 4,85% terhadap PDB atau Rp 868,0 triliun.
Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali.
*Pukul 12.00 :*
*Presiden RI, Wakil Presiden RI dan Pimpinan DPR RI meninggalkan ruang rapat paripurna*
DUMP.
