Ketua LSM LP3K RI sekaligus Ketua Persatuan orang Melayu Kapuas Hulu Meradang keren simpang Siur Hukum pertambangan emas tanpa Izin

Breaking News317 Dilihat

Kapuas hulu – TransTV45.Com| Maraknya pekerja ilegal di beberapa kabupaten membuat kesimpang siur hukum dibeberapa kabupaten seperti kapuas hulu.

Saat ditemui rajali salah satu warga masyrakat kapuas hulu merasa sedih dan kecewa dengan apa yang terjadi di kapuas hulu kenapa tidak masyarakat saya seolah olah dijebak didalam perkara perlakuan hukum yang simpang siur.

Salah satu contoh pekerjaan ilegal dibidang emas, saya pribadi faham dan saya bukan membela yang salah apalagi sudah ada undang undang yang mengatur seperti UU minerba, tapi yang membuat saya meradang kenapa UU ini tidak diberlakukan secara merata dan sama dalam arti tidak tebang pilih.

Pekerjaan emas ini sudah disepakati pada saat masyarakat menuntut dalam aksi demi beberapa tahun yang lalu,bahwa tidak ada razia tidak ada penangkapan tidak ada yang berujung penjara sebelum ada solusi dari pemerintah seperti perijinan dan segala macam,,tapi setelah berganti nya kepemimpinan pemerintah baik bupati,kapolres,dandim ketua dewan perwakilan rakyat hal yang ini mencuat lagi.saya tidak mau ada gejolak lagi seperti yang pernah terjadi masyarakat harus turun kejalan lagi menimbulkan korban dan kerusakan yang sama sama tidak kita ingin kan.

Saya berharap jangan ada hal hal seperti itu terjadi lagi mohon saling mengerti saat ini masyarakat kapuas hulu sangat sulit dalam ekonomi belum persoalan Covid ditambah lagi banjir yang beberapa kali melanda kapuas hulu,karet kratom semua anjlok, ditambah lagi urusan pekerjaan kayu, emas yang semua sudah sulit dikerjakan ditambah lagi razia masyarakat ketakutan seperti teroris di tanah sendiri.

Menurut saya dalam persoalan perut ini kita tidak salah harus mengabaikan undang undang kita kedepankan perasaan karena menurut saya itu yang lebih harmonis dan semua bisa bergandeng tangan.

Saya juga meminta tidak ada perkara hukum terutama tentang pekerjaan tambang emas tampa izin sebelum pemerintah memiliki solusi yang tepat.dana saya mau pemerintah pasang badan saya rasa pekerja siap memberi setoran kepada pemerintah sebagai pemasukan pendapatan daerah terlepas itu legal atau ilegal tapi saya yakin bermanfaat bagi pemerintah dana setoran ini dari pada kita mengedapankan UU dan harus menyengsarakan masyarakat sendiri. ingat yang mendukung pemerintah itu adalah masyarakat yang ada di daerah tersebut jangan sampai dikemudian hari masyarakat berbentur dengan pemerintah yang di bangun oleh masyarakat sendiri .

 

Rajali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *