Madina Transtv45.com|Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia ( APRI) Madina hari ini gelar Silaturahmi Dengan Kapolres Mandailing Natal di Kantor Polres Madina, Rabu, (27/10).
Sekretaris APRI Madina Bisri Samsuri membenarkan bahwa, hari ini APRI Silaturahmi dengan Kapolres Madina Horas Tua Silalahi. Sambutan nya sangat baik dan berkesinambungan.
“Beliau” Kapolres Madina ” menyambut positif Gerakan Asosiasia Petambang Rakyat Indonesia (APRI) dalam mengupayakan Lahirnya WPR bagi petambang masyarakat Madina” Sebut bisri.
Masih respon Kapolres, di ungkapkan Bisri, Apalagi Baru-baru ini APRI Telah menghadirkan beberapa kementerian ke Kabupaten Mandailing Natal langsung meninjau lokasi-lokasi pertambangan Rakyat, ini memang mungkin salah satu solusi dalam menangani petambang rakyat di Mandailing Natal ungkap Kapolres Mandailing Natal.
Seterusnya Sekretaris APRI Bisri mengapresiasi Sambutan Kapolres Madina dengan Kedatangan APRI Madina.
“Alhamdulillah kita DPC Apri tadi di beri ruang dalam rangka Silaturrahmi dengan Kapolres Mandailing Natal.
Saya Apresiasi sikap dari Bapak Kapolres Mandailing Natal yang dengan terbuka menerima kita APRI dalam pertemuan tersebut kita sampaikan kemajuan upaya Apri dalam memperjuangkan Lahirnya Wilayah Pertambangan Rakyat di Mandailing Natal” Ujar Bisri.
“Kita Menjelaskan bahwa dalam pertemuan Dengan utusan 5 kementerian di kantor Bupati beberapa waktu yang lalu menghasilkan kejelasan 2 lokasi yang bisa di urus Menjadi Wilayah pertambangan rakyat (WPR)
1. Kecamatan muara sipongi
2. Di sepanjang daerah Aliran sungai Batang Natal” Lanjut Bisri
Masih Bisri, Sementara daerah yang lainnya seperti Huta bargot, naga juang dan juga Huta Godang muda dan desa2 sekitar masih menunggu upaya mediasi kementerian Maritim Dan Investasi dengan Pihak Perusahaan, karena memang Usulan Apri menyentuh zona wilayah kontrak karya PT Sorik mas mining sehingga di butuhkan kesepakatan antara APRI dengan Perusahaan tersebut.
“Kiranya PT Sorik Masmining Legowo memperkecil wilayah kontark karyanaya untuk kepentingan Rakyat ungkap Bisri Syamsuri Nasution” Lanjut Bisri.
“Pasalnya Ada kurang lebih 28 titik Wilayah Pertambangan Rakyat ( WPR) yang telah di usulkan oleh Asosiasi Petamabang Rakyat Indonesia (WPR) saat ini usualan tersebut sudah di ruangan Wakil Bupati Madina diharapkan secepatnya di kirim ususlan resmi tersebut ke menterian terkait suapaya Masyarakat petambang nyaman beraktivitas dengan menyandang legalitas sesuai dengan Amanat konstitusi ” Sambung Bisri Samsuri Nasution.
Di tempat yang sama , Ketua DPC Asosiasi Petambang Rakyat Indonesia (APRI) Bung ONGGARA LUBIS menjelaskan, Menurut DPP APRI di Madina Belum ada Tambang ilegal pasalnya pemerintah belum mengeluarkan wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Jadi yang ada saat ini Adalah Tamban Masyarakat jadi kita tunggulah dulu niat pemerintah dalam mengeluarkan WPR baru kita bilang ada tambang ilegal ” Jelas onggara Lubis.
(M. Alawi ray)
