RIAU. TRANSTV45.COM|Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memimpin Panja Pengembangan Sawit Rakyat mengunjungi perkebunan sawit di Kabupaten Siak, Riau. Dalam kunjungan ini, Dedi mendorong agar perusahaan dan pemerintah lebih memperhatikan kondisi petani sawit. Setelah melakukan dialog dengan Bupati Siak dan para petani sawit, Dedi mendorong agar perusahaan membuka ruang agar petani diberi kesempatan melakukan ekonomi produksi selama masa tunggu panen sawit.
“Mendorong perusahaan agar membuat ruang, membuka ruang agar petani selama nunggu proses sawitnya berbuah, itu rentangnya panjang 1-5 tahun, itu mereka bisa melakukan ekonomi produksi menggunakan area tanah perkebunan,” papar Dedi saat meninjau area perkebunan sawit di Siak, Riau, Kamis (11/11/2021).
Dedi menjelaskan, hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian Kementerian Pertanian, tidak menjadi problem jika area sawit ditanami jagung, umbi, dan tanaman lain selama recommended dari Badan Litbang, sehingga petani tidak harus menunggu hasil panen sawit. Pasalnya rentan waktu tunggu bisa berlangsung tahunan dan itu menjadi waktu kosong tanpa pemasukan bagi petani sawit.
Selain itu ada persoalan lain yang diadukan petani terkait dengan harga pupuk yang masih belum terjangkau oleh petani. Antara harga pupuk dengan harga buah sawit tidak sepadan. Sehingga politisi Partai Golkar itu mendorong agar pemerintah segera mencarikan solusi terkait masalah pupuk yang tak kunjung usai.
“Harus didorong juga terutama Pupuk Indonesia, segera juga agar harga pupuknya jangan terlalu tinggi, agar petani memiliki kecukupan pembiayaan untuk melakukan pemeliharaan dan untuk meningkatkan produksi. Kalau harga sawitnya Rp3000 (per kilogram), masih gagal beli pupuk hari ini. Kalau harga sawitnya Rp2000, Rp2500 apa lagi Rp1000 ya lewat lah itu, enggak bisa (beli pupuk) lagi. Sehingga sawitnya itu enggak diurus. Kalau enggak diurus, enggak berbuah,” ungkap legislator dapil Jawa Barat VII tersebut.
Di kesempatan yang sama, Bupati Siak Alfedri yang menerima tim Komisi IV DPR RI, meminta masukan berkaitan dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di PT Inti Indosawit, Kampung Bukit Harapan, Kecamatan Kerinci Kanan. Alfedri menyampaikan bahwa target program PSR di kabupaten Siak ada sebanyak 22 ribu hektare. Namun yang baru terealisasi hanya 3.800 hektare yang penyebabnya ada berbagai faktor.
“Di antaranya, sertifikat tanah yang warga miliki menjadi agunan di bank, kemudian balik nama yang belum selesai. Dengan kunjungan kerja DPR RI ini menjadi dorongan bagi kami, bagaimana nanti bisa diselesaikan melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional dan Pengadilan Negeri,” kata Alfedri.
(Red)
