Bangkinang Kota | Transtv45.com – Sesuai dengan Peraturan Permendesa No. 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 disebutkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan penurunan stunting sesuai musyawarah desa.
Sebagai upaya mendukung percepatan pencegahan penurunan stunting di Kabupaten Kampar maka Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Hj. Muslimawati Catur Sugeng Susanto melakukan Seminar Online dengan tema Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar, Seminar Online Ini berlangsung di Balai Bupati Kampar, Rabu (9/3/2022).
Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik. Namun pada implementasinya, tidak seluruh daerah prioritas menyampaikan usulan untuk memperoleh DAK tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong agar daerah-daerah prioritas dapat mengoptimalkan penggunaan DAK tahun 2022 untuk mendukung mempercepat penurunan stunting.
Demikian yang disampaikan oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Hj. Muslimawati Catur melalui video online menyatakan bahwa Stunting adalah kondisi kegagalan tumbuh kembang pada anak yang tidak sebanding dengan usianya. Untuk itu mencegah refleksi gizi pada anak dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, hingga keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil, karena masyarakat yang memiliki arti penting dalam pencegahan stunting. (9/3/2022)
Menurut Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Hj. Muslimawati Catur Sugeng Susanto mengatakan pada saat ini anak-anak di indonesia masih mengahadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan nutrisi seimbang, kegegalan kebutuhan seimbang ini dapat mengakibatkan nutrisi kronis yang bisa berujung menjadi stunting.” Kata Muslimawati Catur.
Maka dari itu Peran strategis TP-PKK Kabupaten Kampar dalam pencegahan dan penanggulangan stunting yaitu sebagai kelompok potensial mitra pemerintah berfungsi sebagai fasilitator perencana dan penggerak sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya drajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, “Ujar Muslimawati”
Pada kesempatan yang sama Menurut Direktur Eksekkutif HIPPG Dr. drg. Widya Leksmanawati Habibie, Sp, Ort. MM mengatakan bahwa tingginya angka stunting adalah cerminan ketidaksetaraan sosial dan hal ini berkaitan erat dengan demokratisasi. Maka dari itu, Saya menyampaikan ada beberapa komponen terkait penanganan stunting yang terdiri dari: pertama, penimbangan dan pengukuran balita setiap bulan di Posyandu, dan dibutuhkan kelengkapan alat ukur sesuai standar WHO. Kedua, pengesahan revisi PMK Antropometri Anak untuk deteksi tumbuh kembang balita.
Ketiga, perbaiki buku KIA untuk memperbaiki pola MPASI. Keempat, Protein Hewani dan pemberian bantuan protein hewani termasuk susu untuk keluarga dengan balita. Kelima, pelatihan dokter, bidan, ahli gizi dan kader untuk mendeteksi stunting dengan intervensinya. Keenam, penyediaan PKMK untuk kondisi yang menyebabkan stunting seperti gizi buruk, gizi kurang, gagal tumbuh, alergi, prematur, sampai kelainan metabolik.
“Yang ketujuh adalah meningkatkan anggaran intervensi gizi spesifik dalam anggaran stunting,” ujar Widya.
Saya berharap diskusi multi-sektorial hari ini diharapkan akan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk berkomitmen mempercepat pencapaian penurunan angka prevalensi stunting nasional, “tutup Dr. widya”**
(Diskominfo Kampar/Adilmankoto)
