Nias Barat, transtv45.com ||Honorer Dihapus, Wabup Dr. Era era Hia, MM,. M.Si berikan solusi, Non – ASN Pasti Gembira Ria.
Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia, memberikan solusi menghadapi kebijakan penghapusan honorer.
Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia menilai kebijakan penghapusan honorer sebagaimana tertuang dalam satu poin di SE MenPAN-RB tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pusat dan Daerah akan berdampak luas.
Era Era Hia mengatakan, dampak kebijakan tersebut bukan hanya terhadap honorer itu sendiri, tetapi juga kepada masyarakat luas.
Saya ngeri membayangkan kalau sampai kebijakan penghapusan honorer ini dilakukan, kata Wabup Era pada Kamis, (07/07/2022).
Kuota PPPK 2022 Hanya 721, Guru Lulus PG 3 Ribu Lebih.
Pria kelahiran 19 Februari 1974 itu mengatakan, salah satu dampak yang akan terjadi jika benar dihapus honorer adalah angka pengangguran makin tinggi.
Ketika pengangguran tinggi, tingkat kriminalitas akan terdongkrak sehingga stabilitas keamanan dan sosial terganggu.
Belum lagi, penghapusan honorer akan menyebabkan tingkat kemiskinan makin tinggi.
Bang Yos Heran dengan Kebijakan Penghapusan Honorer, Apa Makna Otda ? Saat ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Nias Barat mencapai angka 26,42%.
Jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara sebesar 8,49 persen Sumut. Juga secara nasional sebesar 9,71%.
Hari yang lalu Wakil bupati KNB kelihatannya kurang menyimak kebijakan Pemerintah Pusat.
Honorer dihapus ia. Namun diseleksi untuk dijadikan tenaga kerja kontrak. Untuk yg belum lulus kalau Pemda setempat masih membutuhkan, silahkan dipekerjakan dengan model outsourcing dan upah UMR.
Klo mau hapus honorer itu bkn solusi. Solusi yang bener jika mengangkat honorer yg sudah mengabdi lebih dari 10 tahun dan diangkat menjadi PNS.
Bayangkan saja jika disetiap OPD di daerah Kab/Kota sudah dihapus, kemungkinan jalannya sebagian roda birokrasi juga akan terganggu, apakah tidak sebaiknya pemerintah memberlakukan regulasi terkini secara nasional.
transtv45.com hanya di daerah tertentu dunia pendidikan dan kesehatan saja yg diprioritaskan.
Demi keadilan, Lebih baik semua honorer dioutsourcing digaji minimal 80% UMP atau setara UMP, dan pemerintah mengadakan tes PPPK dan PNS dari umum untuk mengatasi kekurangan pegawai, sembari mengakhiri.
Agus T Daely.
