Malang, TransTV45.com|| KPPN Malang menggandeng Kemenkeu Satu Malang (DJP, DJBC, DJKN, DJPb) dan Pemda Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu) menggelar kegiatan press release APBN dan APBD bertempat di Aula Lantai 2 Gedung Cagar Budaya KPPN Malang, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Rabu (31/08/2022).
Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman sebelum menyampaikan press release kinerja APBN sampai dengan bulan Juli 2022 lingkup KPPN Malang, menyampaikan sambutan mengenai pentingnya acara tersebut diadakan untuk yang kedua kalinya dan menjadi agenda rutin bulanan.
Beberapa tujuan diadakannya press release yaitu, pertama dalam rangka penguatan manajemen eksternal melalui kolaborasi bersama Kemenkeu Satu dan Pemda. Kedua, Menjalin sinergi bersama media massa guna menggemakan pembangunan. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan Gedung Cagar Budaya KPPN Malang sebagai Gedung Pusat Studi dan Kajian Perbendaharaan (Treasury Learning and Research Center).
Selanjutnya disampaikan kinerja APBN sampai dengan bulan Juli 2022 KPPN Malang secara lebih detil. Dari sisi Pendapatan Negara secara agregat tercatat sebesar Rp.60,02 triliun tumbuh 11,81% (YoY). Pendapatan Negara tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp.10,09 triliun, Kepabeaanan dan Cukai sebesar Rp.49,30 triliun dan PNBP sebesar Rp.0,62 triliun.
Dari sisi Belanja Negara, sampai dengan bulan Juli 2022 terealisasi sebesar Rp.4,00 triliun atau 51,72% dari total pagu sebesar Rp.7,74 triliun. Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 7,08% dari realisasi bulan Juli tahun 2021 sebesar Rp.4,01 triliun atau 44,64% dari total pagu sebesar Rp.8,99 triliun .
Dari total realisasi belanja sebesar Rp.4,00 triliun tersebut, untuk Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp.3,03 triliun atau 51,28% dari total pagu sebesar Rp.5,91 triliun dan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp.973.16 miliar atau 53,15% dari pagu sebesar Rp.1,83 triliun.
Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp.4 triliun tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuran.
Secara lebih detil, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai dengan bulan Juli 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.2,16 triliun atau 58,74% dari pagu sebesar Rp.3,67 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp.830,29 miliar atau 40,93% dari pagu sebesar Rp.2,03 triliun.
Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.35,93 miliar atau 18,63% dari pagu sebesar Rp.192,85 miliar dan merupakan terkecil realisasinya. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp.7,28 miliar atau 45,73% dari pagu sebesar Rp.15,92 miliar.
Sementara itu, untuk TKDD di KPPN Malang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp.77.56 miliar atau 24,18% dari pagu sebesar Rp.320,74 miliar dan merupakan yang terkecil persentase realisasinya. DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp.455,55 miliar atau 64,31% dari total pagu sebesar Rp.708,33 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dan untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp. 440,04 miliar atau 54,86% dari total pagu sebesar Rp.802,05 miliar.
Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman terus mendorong kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
Diharapkan melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara akuntabel oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Malang, diharapkan dapat bermanfaat guna mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.|| IPUL PROBO
