Namrole, TransTV45.com ||Buru selatan,Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Buru Selatan, Maluku, melakukan aksi demo di Kantor Bupati Buru Selatan, Rabu (7/9/2022).
Pada Saat berorasi para pendemo meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati, Hj Safitri Malik Soulisa – Gerson Eliaser Selsily untuk mencopot, Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Melkior Soulisa.
Pasalnya, saudara Melkior selama bertugas memimpin Dinas PUPR pembangunan inprastruktur jalang lingkar dan jembatan di wilayah 6 Kecamatan di Kabupaten Bursel masih mandek, olehnya itu pimpina DPRD dan Anggota kabupaten bursel ini juga, sebagai penyambung lidah Rakyat dalam tugas pengawalannya di nyatakan Gagal, termasuk pengawalan rumah Pendopo Bupati dan Wakil Bupati Buru selatan,dan Juga Lampo jalan, Drainase/ Saluran dan Jalan rusak dan Perpustakan Daerah serta Rumah-rumah Ibadah
Para pendemo dikoordinir oleh Rasidin Rumakat selaku Ketua Pimpinan Cabang IMM Bursel dan Sarif Latbual sebagai Ketua DPC GMNI Buru Selatan.
Ada 8 Poin tuntutan Pernyataan sikap yang Yang Di sampaikan pada saat Berorasi
Delapan poin tuntutan tersebut yakni, pertama. Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan dinilai kurang efektif dalam melakukan proses pembangunan selama satu tahun kepemimpinannya.
Dua, Bupati dan Wakil Bupati segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Dinas-Dinas yang di nilai tidak progres dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan.
“Tiga, kami meminta dan menegaskan agar Bupati dan Wakil Bupati segera memberhentikan atau mencopot jabatan Kadis PUPR Kabupaten Buru Selatan karena di nilai tidak mampu dalam melakukan tugas dan tanggung Jawabnya,” sebut mereka.
Empat, DPRD Kabupaten Buru Selatan segera memanggil Kadis PUPR untuk melakukan heairing terkait dengan proses pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang saat ini masih mandek di 6 Kecamatan.
“Lima, DPRD Bursel di nilai gagal dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat yang di percayakan oleh rakyat di Kabupaten Buru Selatan,” ujar pendemo.
Enam, DPRD Bursel dinilai gagal dalam melakukan proses pengawalan pembangunan perumahan pendopo, lampu jalan, drainase, kerusakan jalan di sekitaran kota, gedung perpustakaan daerah dan Rumah ibadah.
Tujuh, DPRD Segera memanggil Kepala BKD agar dapat bertanggung jawab untuk menjelaskan terkait dengan Surat Edaran Mempan-RB No.B/1511/M.SM01 00/2022 Tgl. 22 juli 2022, tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah.
“Di karenakan isu yg beredar di lingkungan masyarakat dan lingkungan OPD Bahwa adanya perekrutan PPPK Sehingga terjadi dugaan PUNGLI dibeberapa OPD salah satunya dinas PENDIDIKAN,” ungkap pendemo.
Delapan, apa bila poin-poin tuntutan ini tidak di indahkan oleh Bupati, Wakil Bupati, DPRD, PUPR dan BKD Bursel, “maka kami akan mengkonsolidasikan masa aksi yang sebesar-besarnya untuk boikot Kantor Bupati, DPRD dan Dinas PUPR,” ancam mereka.||WN
