Labuhanbatu Utara, Transtv45.com || Sekelompok warga di Kecamatan Kualuh Leidong dan Kualuh Hilir, Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara (Sumut), mengadakan aksi pengumpulan tanda tangan masyarakat. Tanda tangan ini akan jadi bagian dalam sebuah petisi yang akan dikirimkan ke Presiden Jokowi.
Petisi ini berisi permintaan kepada presiden memperhatikan kondisi jalan yang rusak parah di daerah tersebut. Petisi dilakukan karena pemerintah daerah tak kunjung merealisasikan janjinya.
“Target kita mengumpulkan 1000 tanda tangan masyarakat, dan hari ini itu sudah tercapai. Besok petisi ini akan kirimkan ke Presiden Jokowi,” kata salah satu kordinator aksi, Tagor Tampubolon kepada medanbisnisdailycom, Senin (7/2/2022) malam.
Tagor mengatakan pengumpulan tanda tangan warga dikordinir oleh wadah yang mereka namakan Putra Putri Labura. Dilakukan sejak Jumat (4/2) kemarin, dan dipusatkan di satu tempat pada masing-masing desa yang dikunjungi.
Ada 3 desa yang dikunjungi dalam rangka pengumpulan tanda tangan ini.
Ketiganya yaitu Teluk Binjai dan Sei Apung yang berada di Kualuh Hilir serta Teluk Pulai Dalam yang berada di Kualuh Leidong.
Meski hanya mendatangi 3 desa, namun masyarakat dari sekitar 3 desa tersebut, juga ramai yang ikut membubuhkan tanda tangannya. Tanda tangan itu dibubuhkan dalam sebuah spanduk berukuran 2X10 meter.
Upaya pengumpulan tanda tangan ini sempat mendapat larangan dan intimidasi dari salah satu kader Partai Politik yang ada di Kecamatan tersebut.
Kader itu mengatakan Bupati Labura Hendriyanto Sitorus sedang melakukan upaya ke Pemerintah Provinsi terkait pembangunan jalan di daerah tersebut.
“Kita sudah bosan dengan janji-janji. Kemarin pada tanggal 21 Desember 2021, sewaktu kita beraudiensi dengan Sekda, kita juga dijanjikan akan dimasukkan batu sepanjang 3 Kilometer. Dia bilang itu paling lama dilakukan pada 10 Januari 2022. Nyatanya sampai hari ini, sebuah batu pun tak ada yang datang,” kata Tagor.
Kepala Desa Teluk Pulai Dalam, Johan Simbolon mengatakan pihaknya mendengar tentang adanya upaya pengumpulan tanda tangan ini. Hal ini disebutnya merupakan hak warga dalam upaya menyampaikan aspirasi nya.
“Kita mendengar tentang hal itu. Tapi kita tidak berwenang untuk melarangnya,” kaya Johan.
Menurut Johan, Pemerintah Kabupaten sebenarnya telah berulangkali meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu pembangunan jalan di daerah tersebut . Namun semua upaya itu, dikatakannya belum membuahkan hasil hingga saat ini.
“Disisi lain upaya masyarakat ini mungkin malah bisa saja berhasil menggedor pemerintah pusat. Jadi kita sebagai pemerintah desa selalu mendukung terhadap upaya-upaya yang bertujuan ke arah kebaikan,” sambungnya.
Sebelumnya warga sudah berkali-kali mengeluhkan kondisi jalan rusak di 3 kecamatan yakni Kualuh Hilir, Kualuh Leidong dan Kualuh Selatan. Kondisi jalan rusak ini bahkan sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Akibat kondisi jalan yang rusak tersebut, komoditas pertanian masyarakat pun dihargai lebih murah jika dibandingkan dengan daerah lain. Ini dilakukan mengingat resiko dan biaya angkutnya yang menjadi lebih tinggi.
Misalnya harga tandan buah segar (TBS) sawit mengalami penurunan sebesar 25 % jika dibanding daerah lain. Atau dengan kata lain harganya hanya 3/4 dari harga daerah lain.
“Harga sawit normalnya Rp 2.500 per kilogram. Karena jalan rusak, di sini cuma dihargai Rp 1.900 per kilo. Turun seperempatnya,” kata seorang warga Kualuh Leidong, Nasrun Tanjung. ||
Reporter :M hu 24
