Kota Batu, TransTV45.com ||Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, ungkapkan rasa kekecewanya tehadap kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta mendesak kemendagri agar harus benar-benar selektif dan transparan dalam penetapan Penjabat (Pj) Wali Kota Batu kepada Presiden. Rabu (28/12/2022).
Kabar ini menyusul lambannya penetapan PJ Wali Kota Batu oleh Kemendagri setelah masa jabatan Mantan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso yang telah berakhir pada, Selasa (27/12/2022) hingga Gubernur jatim akhirnya menunjuk Sekda Kota Batu, Zadim Efisiensi sebagai Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Batu.
Ketua DPC GRIB Malang Raya, Damanhury Jab mengatakan, kelambanan Kemendagri dalam penetapan Pj Wali Kota Batu tanpa alasan yang jelas ini merupakan sebuah fenomena yang kurang baik dalan proses pelaksanaan hingga edukasi demokrasi terhadap masyarakat.
“Kami cukup kecewa dengan kinerja Kemendagri yang lelet (lamban) dalam penetapan Pj Walikoya Batu ini, ini kan soal penentuan pejabat eksekutif yang kami nilai bersifat mendesak (segera) karena harus melaksanakan tugas pelayanan masyarakat,”katanya, Rabu (28/12/2022).
Dirinya menyebutkan, penetapan Pj Wali Kota Batu harus betul-betul transparan tanpa intervensi dan akuntabel karena Batu butuh pejabat yang bersih dan lurus.
“Kemendagri bukanlah gelanggang lobbying atau bukan pula gelanggang politik. Sehingga kami berharap agar tidak ada tendensi politik apapun yang membungkus Pj Wali Kota Batu yang akan memimpin Kota Batu nantinya,” beber Ketua DPC GRIB Jaya Malang Raya ini.
Ketua DPC GRIB Jaya Malang Raya ini juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap kondusif dan tidak terprovokasi terhadap kemungkinan isu-isu miring yang merusak keharmonisan warga Kota Batu serta mendesak Kemendagri agar segera mengumumkan nama Pj Wali Kota Batu.
“Demi marwah dan integritas lembaga negara, kami Mendesak agar Kemendagri agar segera mengumumkan nama Pj Wali Kota Batu berdasarkan hasil fit and proper test, bukan hasil lobbying apalagi lobbying dengan upeti,” tegas Damanhury Jab.** IPUL PROBO
