Kampar Riau, TransTV45.com ||Petani asal Koto Garo Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau, yang selama lebih kurang dua bulan ini berunjuk rasa memperjuangkan lahan kebun sawit mereka yang telah dikuasai oleh pihak lain terpaksa gigit jari. Mereka pun harus mengecap kekecewaan tak bertepi lantaran aspirasi mereka tidak mendapat respon yang positif dari Pemkab Kampar yang kini dipimpin Pj Bupati Kamsol.
“Sudah berapa kali demo, demo di lahan, demo di Bangkinang. Sudah jumpa bupati, datang ke DPRD tapi tak ada hasil. Percuma saja ada pejabat kita ini, rakyat mengadu minta solusi atas nasibnya yang dianiaya tak bisa,” ujar Ditan, pentolan Suku Sakai kecewa.
Muhammad Sanusi, Sekjen Kumpulan Anak Bangsa Peduli Anak Bangsa (Kubangga) provinsi Riau, yang sejak awal mendampingi masyarakat mengadvokasi persoalan ini bahkan menyebut kekecewaan petani yang menuntut lahan 2500 hektar di Tapung Hilir pada Kamsol kekecewaan yang tak bertepi.
“Kekecewaan kami khususnya masyarakat pada Pj Bupati Kamsol sangat besar. Bahkan kekecewaan mereka bagai tak bertepi,” ucap Sanusi pada wartawan, Jumat 10 Maret 2023.
Ia mengatakan, saatnya pemerintah pusat yakni Presiden Jokowi melalui Mendagri Tito Karnavian untuk mengevaluasi SK Kamsol sebagai Pj. Bupati Kampar.
“Kita minta pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi melalui Mendagri Tito untuk mengevaluasi SK Pj. Bupati Kamsol. Kalau bisa tak usah dilanjutkan lagi SK-nya sampai 2024. Cukup setahun saja kalau bisa,” ungkap Sanusi.
Bagaimana tidak, menurut Sanusi, persoalan lahan 2500 hektar ini telah lebih dari dua bulan sampai ke meja Kamsol, jangankan untuk mendapat solusi yang berpihak pada masyarakat Suku Sakai, sekedar memanggil pihak yang menduduki lahan 2500 hektar saja ke Bangkinang Kamsol tidak berani.
“Bagaimana ini mau selesai, kalau Pj. Bupati Kamsol tak berani sekedar memanggil dan mempertemukan perwakilan masyarakat dengan pihak yang menduduki lahan 2500. Awalnya kita anggap Pak Pj ini punya nyali dan berpihak pada rakyat jelata yang kehilangan tanahnya ketimbang pada oligarki. Nyatanya beliau ini tak juga berani,” sebut Sanusi.
Sanusi menegaskan, walaupun kecewa tak bertepi lantaran Kamsol tidak berpihak pada masyarakat kecil, massa petani tak akan berhenti berjuang dalam merebut kembali lahan 2500 hektar di Desa Koto Garo, Tapung Hilir.
“Kita akan lanjutkan perjuangan ke Jakarta. Walaupun kecewa dengan luka tak berdarah oleh Kamsol kita akan adukan perbuatan mafia tanah di Kampar ini ke istana,” tuturnya.
Lanjut di terangkan lagi oleh sanusi, surat Plt Bupati H.M. Azaly Djohan, S.H. tahun 1996 itu sudah jelas.
“Kita meminta kepada Pj Bupati Kampar, membuka Arsip 25 Kelompok Tani yang di Kota Garo luas Lahan nya 2500 Hektar, yang telah di SK oleh PLT Bupati Tahun 1996,” tutupnya.Tim
