Pandeglang-TransTV45.com||Dewan Pimpinan Daerah Badan Aspirasi Dan Apresiasi Kemajemukan Banten (Badak Banten) Kabupaten Pandeglang menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang belum optimal dalam menjalankan fungsi legislasi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Divisi Humas Organisasi Pergerakan Masyarakat DPD Badak Banten Kabupaten Pandeglang, saat ditemui awak media “ABI JIBRIL AL-BANTANI” di Sekretariat Badak Banten Mengatakan, bahwa pengawasan DPRD masih buruk terbukti masih banyaknya Peraturan Daerah yang sampai saat ini belum terealisasi. Senin 19 Juni 2023.
“Kami DPD Badak Banten Kabupaten Pandeglang menilai masih kurangnya kinerja DPRD khususnya di Kabupaten Pandeglang, sehingga fungsi pengawasan terhadap eksekutif masih belum optimal”. Tandasnya.
Selain itu, Ketua Divisi Humas Badak Banten Kabupaten Pandeglang menambahkan, bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kehabisan energi dan waktu untuk mempelajari banyak undang-undang dan peraturan baru. Hal ini, menurutnya menyebabkan anggota DPRD tak berkesempatan menginisiasi perda.
“Dengan banyaknya Undang-undang dan Peraturan Baru, kami menilai anggota DPRD kehabisan energi dan waktu dalam mempelajari aturan tersebut sehingga menyebabkan wakil rakyat ini tak berkesempatan untuk menginisiasi Peraturan Daerah”. Ucap Abi Jibril al-Bantani.
Hal senada dikatakan Tb. Arya selaku Ketua Divisi Keamanan, Ketertiban dan Satuan Tugas Badak Banten Kabupaten Pandeglang dirinya menilai DPRD hanya memikirkan kelompok dan golongannya saja tanpa memikirkan hak-hak masyarakat.
“Kami Badak Banten Kabupaten Pandeglang saat ini menginginkan Kinerja DPRD khususnya di Kabupaten Pandeglang agar lebih baik lagi, tidak hanya memikirkan kelompok atau golongannya saja harus memikirkan nasib rakyatnya, tapi nanti dikala mendekati pemilu DPRD berbondong-bondong mengambil hati rakyat agar terpilih kembali ini jelas mencederai hati rakyat”. Tegas Panglima Satgas DPD Badak Banten Kabupaten Pandeglang.
DPD Badak Banten Kabupaten Pandeglang berharap agar DPRD fokus dalam fungsinya tidak bermain proyek apalagi menjadi koordinator ini sungguh melanggar konstitusi.
Endy Jibril
