Manado-TransTV45.com||Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) daerah Sulawesi Utara mengoleksi 19 paket pekerjaan yang diduga merugikan negara miliaran rupiah hal ini terbukti dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggaran APBD tahun 2021.
Dari 19 paket pekerjaan dinas PUPR Sulawesi Utara yang terindikasi korupsi sebagian besar adalah pekerjaan jalan baik pembangunan jalan baru,maupun peningkatan jalan diikuti dengan pekerjaan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) kemudian pembangunan gedung dan jembatan.
Aktivis anti korupsi Ketua PD Sulut Komando Investigasi Nasional Hardy Semboeng SH menanggapi,Temuan ini menjadi dasar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk masuk lebih dalam melakukan penyelidikan memeriksa paket paket pekerjaan yang diduga adanya perbuatan/tindakan melanggar hukum dengan sengaja mencoba mengurangi volume pekerjaan hingga selesai.
Semboeng menambahkan Undang undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 4 berbunyi ” Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan di pidananya pelaku tindak pidana ” apalagi tidak melakukan pembayaran Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang direkomendasikan BPK sudah seharusnya di lidik.
Badan Pemeriksa Keuangan bekerja untuk melindungi uang negara agar dapat dipergunakan sesuai peruntukannya seperti yang telah tertuang dalam perjanjian kontrak kerja agar uang negara ini tidak menguap atau terpakai untuk kepentingan pribadi.
Masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi tersebut sesuai dengan temuan BPK,disinilah tugas Aparat Penegak Hukum untuk menyelidiki unsur perbuatan atau tindakan melawan hukum yang telah terjadi sesuai dengan Undang Undang TIPIKOR tanpa pandang bulu, karena case seperti ini masuk dalam Delik Percobaan hingga selesai (Voltooide Poging) jelasnya, senin (12/6/2023).
Pelaksana tugas kepala dinas PUPR Sulawesi Utara Deisie Paath ST.saat di konfirmasi wartawan lewat pesan Whats app terkait hal ini di nomor 0821 9512 xxxx menjawab singkat “nanti kita bel” ( nanti saya telpon ) namun hingga berminggu Minggu sampai berita ini tayang kepala dinas PUPR Deisie Paath ST belum menghubungi dan memberikan konfirmasi.
Upaya konfirmasi kedua dan ketiga juga sudah dilakukan baik melalui pesan Whats app maupun mendatangi langsung namun belum mendapatkan hasil.
ST77
