Kolaka-TransTV45.com || Dirut PT. Jiham Lestari Bapak Idam selaku pemilik SPBU desa palewai kecamatan tangketada kabupaten Kolaka, mengeluhkan tentang kurangnya pasokan BBM yang masuk ke SPBU miliknya, padahal beliau sudah pernah mengajukan rekomendasi penambahan kuota ke bupati bahkan sampai ke BPH migas dan sampai sekarang belum ada tindak lanjut.
Dari 155 KL jatah SPBU dari Pertamina setiap bulannya, jika di bandingkan jumlah penduduk yang semakin bertambah, seharusnya sudah ada penambahan kuota, bahkan sampai hari ini belum ada kejelasan dari BPH migas. Apalagi dengan masuknya kampus USN yang semula berada di wilayah Kolaka dan sekarang berpindah di kecamatan tangketada, jelas menandakan bahwa jumlah penduduk tangketada bertambah dengan sendirinya.
pemerintah dalam hal ini harus lebih lihai melihat pasokan BBM yang begitu minim terkhusus BBM berjenis petralite, jadi seharusnya penambahan kuota di tingkatkan dari 155 KL menjadi 250 KL setiap bulannya.
Idam menjelaskan kepada awak media kalau SPBU miliknya, seharusnya ada perhatian khusus dari pemerintah karena awal mula masuknya petralite beliau berjuang keras memperkenalkan produk baru pertamina kepada masyarakat di wilayah tangketada dan sekitarnya, bahkan sebaliknya membantu tpi ujung ujungnya malah jatah BBM di kurangi ada apa, ujar beliau saat kami menyambangi di kediamannya. Jumat (01/09/2023).
Boko Selaku masyarakat Tangketada menambahkan dari hasil wawancara kami, kalau selama ini pemerintah tidak pernah melihat perkembangan masyarakat di suatu daerah apa sudah mencukupi kebutuhan BBM atau bahkan sebaliknya. Utamanya mahasiswa dan masyarakat yang berada di wilayah tangketada sangat merasakan dampak kekurangan BBM jenis petralite. Padahal kuota BBM jenis petralite 2023 naik jadi 32 juta KL dari sebelumnya kuota BBM subsidi petralite pada tahun 2022 sebesar 29,48 juta KL.
Masyarakat Tangketada berharap sesegera mungkin pemerintah turun melakukan pantauan di lapangan jangan ada penjual dan pengecer BBM dengan kurangnya kuota BBM ini para penyalur menjual dengan harga yang tidak sesuai karena jika hal itu terjadi akan mempengaruhi inflasi di suatu daerah, pemerintah dan desa seharusnya berada di tengah tengah masyarakat untuk menanggulangi setiap permasalahan yang ada karena dampak kekurangan BBM sangat di rasakan oleh masyarakat, ucapnya.
Andi Al ashar
