SAMBAS KAL-BAR,TRANSTV45.Com|| Mungkin kata tersebut layak disematkan terhadap proses pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat,terhadap pelaksanaan proyek Normalisasi Sungai saluran yang diduga kuat bermasalah dan menyimpang dari spesifikasi Teknis sehingga sangat berpotensi dapat merugikan keuangan Negara.
Kegiatan Proyek Normalisasi sungai saluran yang berlokasi di kabupaten Sambas dengan Nomor kontrak 602.1/1/SPK-NS.SBS/PUPR, nilai kontrak Rp.2.801.574.000,00,- sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022 ,yang di laksanakan oleh CV.TANJUNG PUTRA,yang diduga dikerjakan asal asalan alias asal jadi’.menggingat anggaran yang sangat besar Dua (2) Miliyar ke atas,seharus nya pihak pelaksana kerja sesuai spek,akibat kurangnya pengawasan dari pihak dinas terkait’ patut diduga ada kongkalikong antara pihak konsultan pengawas dan pelaksana kegiatan serta pihak dinas.
sangat disayangkan kegiatan tersebut mendapat tanggapan dari masyarakat kabupaten Sambas yang biasa dipanggil OY seorang aktivis/Ketua LSm pegiat Kontrol Sosial yang telah meninjau lokasi proyek tersebut menyampaikan ke tim media ini pada saat melakukan investigasi di lapangan,saya melihat dari tumpukan tanah hasil dari pengerukan yang menggunakan alat berat /Excavator” Terlihat dari hasil Pekerjaan ini diduga kuat tidak sesuai spek karena tapak dan jalan tanggul nya serta dimensi nya tidak jelas. pungkasnya
Menurutnya lagi apakah sebelum pelaksanaan kegiatan itu telah di inspeksi kedalaman parit atau sungai yang ingin di Normalisasi..? Bagaimana perhitungan Volumenya..? Kalau menurut yang saya lihat kegiatan ini patut diduga adanya mark’up volume.
“Zulkarnain Kepala dinas pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat propinsi Kalimantan barat saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp namun tidak di balas, kemudian lanjut konfirmasi via telp, walaupun panggilan masuk tetapi masih saja tidak diangkat, selang beberapa waktu Tim media ini terus berusaha untuk menghubungi kepala dinas PUPR propinsi Kalimantan barat tersebut untuk dikonfirmasi namun tetap terkesan diabaikan.
Dengan adanya kesan bungkam dari Kadis saat dikonfirmasi tentunya menguatkan isu yang berkembang dipublik tentang adanya dugaan pembiaran oleh pihak Dinas PUPR propinsi Kalimantan barat dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan proyek Normalisasi sungai saluran yang dilaksanakan oleh kontraktor atau pelaksana.
hingga berita ini ditayangkan dikutip dari salah satu media online KLTV Indonesia.com (Tim)
Edisi: Bersambung………………
Editor: Eddy ( Korwil-Kalbar)
