Mandailing Natal||TransTV45.com||Madina) Ekonomi yang semakin sulit berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun yang berakibat pasar-pasar di Madina menjadi sepi pengunjung
warga di beberapa Desa di Madina menyebutkan “sulitnya ekonomi di Madina ini menjadi pemicu daya beli dipasar menurun, menurutnya selain harga Sembako yang semakin melonjak dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit serta tidak adanya nilai jual komoditas tani, hal ini juga ditenggarai oleh Dana Desa yang tidak kunjung cair”
“selain BLT, Dana Desa juga seharusnya bisa menunjang perekonomian melalui lapangan kerja yang terbuka, seperti penambang pasir ataupun material tradisional lainnya dan juga kegiatan fisik yang tentunya memperdayakan masyarakat setempat untuk pengerjaannya”
Ali Musa Nasution salah satu pengamat kebijakan pemerintah di Madina menyebutkan “Di penghujung masa jabatan Sukhairi-atikah Masyarakat Madina semakin di buat kecewa dengan kebijakan yang terkesan tidak bertanggungjawab dan semena-mena”
“Hal ini bukan cuma bualan saja, masih segar di ingatan bahwa kasus PPPK yang melibatkan DHS mantan kadis pendidikan yang kasusnya sampai sekarang belum selesai dan masih bergulir malah ditambah lagi dengan dugaan titipan Oknum-oknum kepada Desa yang melibatkan anggaran Dana Desa”
“Titipan ini bersifat persuasif dan diduga kuat juga melakukan intervensi, seperti temuan kami dilapangan pada (08-03) DD yang harusnya sudah bisa di ajukan pencairannya tersendat akibat terindikasi banyaknya titipan yang mengatas namakan instansi tertentu dan yang lebih hebatnya lagi dilapangan juga ditemukan bahasa APBDes tidak akan diposting kalau Desa tersebut tidak menerima titipan yang dibebankan kepada Desanya masing-masing ”
Hal ini tentu harus diusut Tuntas Oleh Instansi penegak Hukum di Madina maupun di Wilayah Sumatera Utara agar Instansi tersebut tidak tercemar gara-gara kelakuan Oknum didalamnya
“Dalam Hal ini Kadis PMD juga jangan mau terintervensi oleh kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga kepercayaan masyarakat juga tidak tergerus kepada Dinas PMD madina” akhiri Musa
Muhammad Hamka S.pd
