Jakarta||TransTV45.com|| Persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan momok di banyak daerah, termasuk di Bengkulu tak terkecuali di Kepahiang. Hal ini tampak dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu mengenai infografis capaian indikator Kepahiang dari tahun 2021 sampai 2022.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, secara kuantitas dan kualitas, masalah pengangguran dan kemiskinan dari tahun ke tahun selalu menjadi persoalan yang dihadapi oleh setiap daerah, provinsi bahkan seluruh negara.
“Penduduk terus bertambah, kebutuhan terus meningkat, sementara pendapatan cenderung menurun karena krisis di berbagai bidang, baik kesehatan seperti pandemi, keamanan seperti perang, hingga krisis iklim dalam bentuk cuaca ekstrem,” kata Hj Riri Damayanti John Latief, Senin (25/3/2024).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, persoalan ini perlu dipikirkan oleh semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, praktisi media, akademisi, hingga masyarakat itu sendiri agar dapat saling bahu membahu dalam mengatasinya.
“Pemerintah tidak bisa mengatasi sendirian, tapi harus terdepan dalam membangun sinergi dengan pengusaha, praktisi media, akademisi, hingga masyarakat agar bisa saling bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama,” ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini menekankan, dia sangat ingin memberikan solusi kongkret untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, terutama yang terjadi di Kabupaten Kepahiang.
“Karena dari kunjungan kedinasan yang saya lakukan di kabupaten ini (Kepahiang, red) banyak sekali masyarakat yang menginginkan percepatan penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan. Saya sudah punya rencana untuk ini dan semoga Allah mudahkan hingga terwujud kesuksesan dalam pelaksanaannya,” papar Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, masyarakat perlu mendapatkan banyak lapangan kerja yang layak serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk menekan angka kemiskinan.
“Jadi masyarakat jangan cuma diberikan kerjaan, tapi mesti dikawal agar pendapatannya cukup untuk mengeluarkannya dari kemiskinan. Karena ada begitu banyak daerah yang tingkat penganggurannya rendah, tapi angka kemiskinannya tinggi. Mestinya dua-duanya harus ditekan,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief.
Tim Redaksi