Senator Riri Pertahankan Subsidi Minta Beban Masyarakat Dikurangi 

Daerah244 Dilihat

Jakarta||TransTV45.com||Wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite (RON 90) kembali berhembus. Pembatasan ini seiring dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

 

 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite sebaiknya tidak dilakukan dengan tergesa-gesa mengingat kondisi perekonomian masyarakat belum stabil.

 

 

“Rencana ini perlu dilakukan dengan matang dan hati-hati, terutama terkait dampaknya kepada warga miskin. Jangan sampai pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite menambah beban masyarakat yang sudah kewalahan dengan naiknya harga kebutuhan pokok,” kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (28/3/2024).

 

 

Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, pemerintah perlu mengkaji strategi lain dalam upaya menyelamatkan APBN tanpa harus mengambil opsi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite.

 

 

“Kalau memang mau membebani masyarakat dengan berbagai macam beban kenaikan, berikan itu kepada mereka yang berduit, jangan kepada masyarakat kecil. Apalagi dalam keadaan sekarang harga-harga kebutuhan pokok banyak yang naik,” ujar Hj Riri Damayanti John Latief.

 

 

Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menekankan, strategi lain yang ia maksud bisa dalam bentuk upaya yang lebih giat lagi mendorong produksi bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak.

 

 

“Atau kalau pengambil kebijakan tetap ngotot dengan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite ini, minimal adakan dulu jajak pendapat ke masyarakat. Masyarakat siap nggak? Menyelamatkan kantong masyarakat ini adalah perkara penting,” tandas Hj Riri Damayanti John Latief.

 

 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, bila sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite hendaknya dibarengi dengan kebijakan yang merakyat.

 

 

“Bantuannya harus lebih dari sekedar uang, tapi juga kasih masyarakat modal, kasih lahan untuk jualan, kasih teknologi yang canggih untuk mengemas produknya, keterampilan yang memadai, jualkan produk mereka dan lembagakan dalam wadah-wadah dimana mereka bisa saling mensejahterakan. Saat ini masyarakat lebih butuh pancing, ketimbang sekedar umpan,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief.

Tim Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *