Jakarta||TransTV45.com||Saat ini Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sedang dalam tahap pembahasan. Agar aspirasi daerah diperhatikan, maka Komite IV DPD RI memandang perlu memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait hal tersebut.
Anggota Komite IV DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengenai hal ini mengatakan, ada beberapa tantangan dalam penyusunan dan penyelarasan antara dokumen Rancangan RPJMD dan Rancangan RKPD dengan dokumen Rancangan RPJMN dan Rancangan RKP.
“Saat ini banyak risiko global yang perlu diwaspadai seperti deglobalisasi, biodiversity loss, kegagalan cybersecurity dan climate action, serta krisis utang dan lapangan pekerjaan,” kata Hj Riri Damayanti John Latief kepada media, Selasa (16/4/2024).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, di samping itu, saat ini Indonesia juga masih dihadapkan dengan tantangan yang bersifat multidimensi yang memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya.
“Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi potensial akibat
rendahnya produktivitas. Capaian infrastruktur Indonesia juga masih rendah, terutama terkait layanan dasar, kualitas jalan, pemanfaatan air baku dan persampahan,” ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kepahiang ini menekankan, pada beberapa waktu ke depan, ia akan terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai efek tantangan global, nasional, dan lokal di daerah tersebut.
“Bagi siapapun yang punya pandangan, masukan, dan saran mengenai perencanaan pembangunan agar lebih sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan Bengkulu pada khususnya, saya terima, baik dalam proses tatap muka, tertulis, atau semudah-mudahnya masyarakat dalam menyampaikan uneg-uneg,” ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.
Untuk diketahui, arah kebijakan prioritas pembangunan pada RKP 2025 meliputi, pertama, sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
Kedua, infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah.
Ketiga, ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.
Tim Redaksi
