Palu||TrensTV45.com|| Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2024.
Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan 3 Satuan Kerja (Satker) Kemenkumham Sulteng dalam melangkah ke tahap penilaian panel tim penilaian internal (TPI) WBK/WBBM.
Ketiga Satker yang membanggakan tersebut adalah:
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu.
Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Satker dalam membangun budaya integritas dan anti korupsi. Hal ini juga menunjukkan tekad kuat Kemenkumham Sulteng untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Ada 3 Satker kita yang diusulkan ke tahap panel TPI WBK, tentunya kita berharap ketiganya dapat makin dekat dengan predikat WBK 2024,” kata Kepala Divisi Administrasi, Raymond JH. Takasenseran saat melakukan serah terima berita acara rekapitulasi penilaian desk evaluasi TPI, Jum’at, (17/5/2024) malam.
Sementara itu, Hermansyah Siregar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng juga menyebut bahwa desk evaluasi TPI merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan WBK/WBBM. Pada tahap ini, TPI akan melakukan penilaian mendalam terhadap berbagai aspek yang terkait dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Satker.
“Ada beberapa yang dinilai, Satker kita juga memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menyukseskan pembangunan zona integritas kita semua, tentunya ini semua adalah untuk mengukur bagaimana sih layanan kita kepada masyarakat,” terang Hermansyah Siregar.
Hermansyah Siregar pun berharap dengan capaian membanggakan ini, 3 Satker Kemenkumham Sulteng dapat meraih predikat WBK Tahun 2024. Hal ini tentunya akan menjadi motivasi bagi Satker lainnya untuk terus meningkatkan komitmen dan semangat dalam membangun ZI.
“Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kita semua optimis dan yakin bisa menggapainya,” pungkas Hermansyah Siregar.
Rut Yohanes
