Purwakarta, TrensTV45.com ||Kerja sama publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta tahun 2024 banyak mengeluarkan uang rakyat.
Namun dalam pelaksanaannya, diduga ada “permainan jahat” yang mengerok uang rakyat. Salah satu bukti otentiknya, tidak ada keterbukaan informasi publik terkait agency dan media-media yang diakomodir agency.
Diskominfo terkesan menutupi nama agency dan nama-nama media yang diakomodir agency muncul keluar.
Pada kerja sama melalui jalur E-Katalog sebesar Rp 1,3 M, sedangkan jalur agency sebesar Rp 1,1 M.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dinas Diskominfo, Nurfalah, Rabu (21/8/2024) di ruang kerjanya.
“Awalnya Kadis Diskominfo (Rudi Hartono, -red) mengajukan anggaran Rp 1,3 miliar untuk kerjasama publikasi E-katalog kepada ketua DPRD Purwakarta, H. Amor (Ahmad Sanusi),” katanya.
Nurfalah menambahkan, karena media-media yang tidak bisa masuk E-katalog meminta agar tetap diakomodir, maka kadis Rudi membuat kebijakan untuk menambah anggaran.
“Akhirnya Kadis menambah anggaran Rp 1,1 miliar untuk agency. Akhirnya oleh DPRD Purwakarta disetujui anggaran Publikasi nambah menjadi Rp 2,4 miliar,” katanya.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Yasin menjelaskan, prinsip anggaran adalah pedoman dasar yang harus diikuti dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran.
“Salah satu prinsip anggaran tersebut adalah proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diawasi oleh publik dan pihak berwenang,” katanya.
Terkait hal tersebut, tidak ada alasan pihak Diskominfo untuk menutup-nutupi anggaran itu termasuk agenncy yang terlibat di dalamnya.
“Hal itu bertentangan dengan prinsip anggaran itu sendiri dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan bisa berakibat hukum jika ada penyimpangan dalam prakteknya,”pungkasnya.** (Hixler Situmorang)
