Seram Bagian Barat, Maluku
Transtv45.com || Komisi II DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri di Desa Nikilukan dan Niwilehu, Kecamatan Taniwel.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II, Hamja Wakano, saat mengunjungi siswa dan bertemu langsung dengan para orang tua di Desa Niwilehu, Selasa (14/01/2025).
Menurut Hamja, perjuangan ini muncul akibat ratusan siswa di Yayasan SD Kristen Niwilehu yang tidak mau kembali bersekolah di sana.
Para siswa bahkan telah dikeluarkan oleh orang tua mereka dari yayasan tersebut. Saat ini, mereka terpaksa belajar di SD Negeri 1-2 Lisabata yang jaraknya cukup jauh.
“Karena jarak yang jauh, para siswa diberikan kelonggaran untuk belajar sementara di Niwilehu menggunakan gedung rumah warga yang disediakan oleh pemerintah desa dan orang tua siswa. Namun, kondisi ini tidak ideal,” ungkap Hamja.
Komisi II DPRD SBB telah menampung aspirasi para orang tua siswa yang mengkhawatirkan proses belajar anak-anak mereka.
Dalam waktu dekat, DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait guna mencari solusi agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan normal kembali.
Komitmen Pembangunan SD Negeri
Anggota Komisi II, Anwar Tiha, menegaskan pentingnya pembangunan SD Negeri di kedua desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pendirian SD Negeri di Desa Nikilukan dan Niwilehu adalah kebutuhan mendesak. Bahkan di dusun sudah ada sekolah negeri, apalagi di desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan seperti ini. Kami akan memperjuangkannya ke pemerintah daerah,” tegasnya.
Saat ini, kondisi siswa di kedua desa sangat memprihatinkan.
Mereka belajar di bangunan rumah yang tidak layak. Jarak ke SD Negeri 1-2 Lisabata terlalu jauh untuk ditempuh setiap hari.
Keluhan Orang Tua Siswa
Salah satu orang tua siswa, Sus Rutasouw, mengungkapkan keresahan para orang tua atas kondisi pendidikan anak-anak mereka.
“Kami tidak ingin anak-anak kembali ke Yayasan SD Kristen Niwilehu. Saat ini, mereka terdaftar sebagai siswa di SD Negeri 1-2 Lisabata, tetapi jaraknya sangat jauh. Kami berharap DPRD memperjuangkan pendirian sekolah negeri di desa kami,” harapnya.
Menurut Sus, sebelumnya siswa belajar di yayasan, namun kepala sekolahnya bukan PNS melainkan pendeta.
Hal ini menjadi salah satu alasan para orang tua memilih memindahkan anak-anak mereka.
“Kondisi belajar saat ini sangat memprihatinkan. Bangunan yang digunakan tidak memenuhi syarat, dan pemerintah daerah belum memberikan solusi. Kami meminta DPRD segera mengambil langkah konkret, termasuk membangun sekolah darurat sementara,” tambahnya.
Komisi II DPRD berjanji untuk tidak tinggal diam dan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat demi pendidikan yang layak bagi anak-anak di Nikilukan dan Niwilehu.
S. Adam
