Jakarta-TransTV45.Com –Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, melakukan pertemuan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).
Sebelumnya, Menkumham telah berdialog dengan mahasiswa Universitas Trisakti di area Gerbang Pancasila, Gedung DPR, pada Rabu (19/03/2025) sore.Dialog yang berlangsung sekitar 15 menit tersebut dihadiri oleh sejumlah mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU TNI yang sedang dalam proses pembahasan.
Mahasiswa menegaskan penolakan mereka terhadap RUU TNI dan menekankan pentingnya menjaga amanat reformasi untuk memperkuat supremasi sipil.
Menkumham Supratman, yang hadir bersama anggota Komisi I DPR Vita Ervina, menyatakan komitmennya untuk menjembatani komunikasi antara mahasiswa, pemerintah, dan pimpinan DPR.
“Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti,” ujar Supratman.
“Semua tuntutan terkait pembahasan RUU TNI telah saya dengar. Oleh karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menkumham untuk berkomunikasi dengan pemerintah, pimpinan DPR, dan anggota Komisi I,” lanjutnya.
Usai pertemuan dengan mahasiswa, Supratman menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa agar RUU TNI tidak dilanjutkan mungkin dapat dipertimbangkan, mengingat adanya kekhawatiran terkait potensi kembalinya dwifungsi TNI.
“Tuntutan mahasiswa agar RUU TNI tidak dilanjutkan mungkin muncul karena mereka belum melihat secara detail materi perubahan. Kekhawatiran mereka terkait dwifungsi TNI cukup beralasan, mengingat hal tersebut telah lama ditinggalkan,” jelas Supratman di halaman Gedung Nusantara II usai menemui mahasiswa.
Setelah pertemuan dengan mahasiswa, Menkumham Supratman melanjutkan pertemuan dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mahasiswa Trisakti. Namun, ketika ia kembali ke lokasi untuk menemui mahasiswa, mereka telah bubar dan meninggalkan area Gedung DPR.
Sebelumnya, Komisi I DPR telah menggelar rapat kerja pembahasan tingkat I revisi UU TNI bersama pemerintah pada Selasa (18/03/2025). Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi sepakat untuk membawa revisi UU TNI ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (20/03/2025).**
