Muna Sultra, TransTV45.com||Laporan Wartawan RAMLIN , yang juga salah satu Wartawan dari Media TransTV45.com|| ; Aksi demonstrasi masyarakat Desa Napalakura yang digelar Kamis, 10 April 2025 dipimpin oleh Bustamin sebagai jenderal lapangan (jendlap) dan dua (2) koordinator lapangan (korlap) yaitu Muhammad Iswandi Effendi sebagai korlap satu (1) dan Muhammad Ardiansyah sebagai koordinator lapangan dua (2) dan dua aorator lainnya La Ode Mei dan Yaden Saputra dengan masa aksi berjumlah kurang lebih 250 orang.
Aksi demonstrasi masyarakat Napalakura dilakukan dalam tiga titik aksi, yakni Kantor Desa Napalakura, Kantor Kecamatan Napabalano dan Kantor DPRD Kabupaten Muna.
Aksi demonstrasi di depan kantor Desa Napalakura masa aksi melalui orator Bustamin, Ardiansyah dan Iswandi menyoroti kinerja BPD Napalakura.
Bustamin yang juga diberhentikan sepihak sebagai Kepala dusun 1 Desa Napalakura sebagai jendral lapangan dalam orasinya meminta kepada seluruh aparat pemerintah Desa Napalakura agar jangan berpura-pura tidak tau kejanggalan-kejanggalan dalam pemerintahan.
“Aparat pemerintah Desa Napalakura jangan menutup mata dan berpura-pura tidak tau tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam pemerintahan desa, “bohong” kalau kalian tidak tau”. Ucap Bustamin
Kami juga meminta agar Ketua BPD Napalakura bisa memberikan klarifikasi terhadap kinerjanya yang terkesan menutup mata atas polemik antara masyarakat dan pemerintah Desa.
“Kami meminta agar Ketua BPD Napalakura memberikan klarifikasi, mengapa BPD terkesan menutup mata atas polemik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah Desa Napalakura”. Kata ketiga orator
Menanggapi permintaan dari masyarakat Desa Napalakura, Santiaji ketua BPDx berdiri di hadapan ratusan masa aksi memberikan klarifikasi atas pertanyaan masyarakat.
“Kami BPD tidak menutup mata atas kejadian yang terjadi hari ini di masyarakat Desa Napalakura. Namun sampai saat ini belum ada masyarakat Desa Napalakura menyampaikan keluhannya yang terjadi di Desa Napalakura agar kemudian BPD bisa menyampaikan keluhannya tersebut ke Pemerintah Desa”. Ujar Ketua BPD
Ketua BPD menambahkan bahwa BPD hanya bertugas ada empat (4) point salah satunya yaitu membangun potensi masyarakat dalam desa. Tambahnya
Mendengarkan klarifikasi dari ketua BPD tersebut, sontak masa aksi berteriak dengan kalimat “kobohong”.
“Ketua BPD Desa Napalakura ini lucu, mengemban jabatan namun tidak tau aturan kerja sendiri. BPD itu harusnya tau bahwa ternyata kerja-kerja dari BPD itu telah tertuang dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan wewenang BPD” tegas Wandi
Tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh ketua BPD, jenderal lapangan Bustamin mengarahkan masa aksi bergerak menuju Kantor Kecamatan Napabalano.
Di depan kantor Kecamatan Napabalano masa aksi melalui ketiga orator Bustamin, Ardiansyah dan Iswandi meminta agar Camat Napabalano sebagai penanggung jawab wilayah Kecamatan Napabalano yang juga membawahi Desa Napalakura bisa memperlihatkan salinan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Napalakura.
“Kami harap dengan hormat kepada Camat Napabalano bisa memperlihatkan salinan LPJ dari Desa Napalakura untuk diperlihatkan ke masyarakat”.
Menanggapi permintaan dari masa aksi, Camat Napabalano Aris, S.PdI menyampaikan permohonan maaf kepada masa aksi.
“Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masa aksi warga Desa Napalakura. Namun terkait permintaan masyarakat melihat salinan LPJ kami di kecamatan tidak memegang itu atau tidak memegang LPJ. Dari seluruh 4 desa dan 2 Kelurahan hanya menandatangani namun tidak memiliki salinannya untuk di pegang”. Ucap Camat Napabalano
La Ode Mei salah satu orator masa aksi dalam orasinya meminta kepada seluruh elemen pemerintahan agar jangan melihat permasalahan di Desa Napalakura antara masyarakat dan pemerintah desa dengan kacamata politik.
“Persoalan politik kami masyarakat sudah menutupnya. Selesai pemilihan maka selesai pula perbedaan. Perlu diketahui turunnya masyarakat melakukan aksi demonstrasi menolak kembalinya Sunarti, SP sebagai Kepala Desa Napalakura dilandasi oleh kepala desa yang tidak menunjukkan etika yang benar dalam memimpin dimana dirinya selalu melontar kan bahasa kepada masyarakat “suka-suka saya, kalian mau apakan saya”. Kemudian tindakan dugaan Kesewenang-wenangan dalam memimpin menjadi salah satu faktor sehingga masyarakat melakukan aksi turun di jalan melakukan aksi demonstrasi”. Ujar Mei
Perlu saya pertegas kembali bahwa masyarakat hari ini turun di jalan tidak ada urusan dengan perbedaan politik kemarin itu semua murni panggilan hati atas hilangnya etika kepemimpinan dan dugaan Kesewenang-wenangan oleh pemimpin. Tambah Mei
Hari ini kami masyarakat Desa Napalakura kalau mau dihubung kan dengan urusan politik kami disini tergabung dari nomor urut 1 sampai 5 ajang kontestasi kemarin semuanya tergabung dalam aksi demonstrasi ini jadi tidak ada sama sekali urusan politik. Kami hanya meminta Camat Napabalano sebagai penanggung jawab wilayah Kecamatan Napabalano yang membawahi wilayah Desa Napalakura ikut bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di Desa Napalakura agar jangan hanya mendengarkan cerita sepihak dari pemerintah desa. Sambung Yaden
“Sebaiknya juga Camat Napabalano sebagai penanggung jawab wilayah Kecamatan Napabalano datang untuk jalan-jalan di desa kami Napalakura agar bisa mengetahui secara pasti konflik hari ini apakah benar ada kepentingan politik atau karena hilangnya etika dari seorang pemimpin dan dugaan Kesewenang-wenangan Kepala Desa”. Tegas Yaden
Usai menggelar aksi di depan Kantor Kecamatan Napabalano, jenderal lapangan Bustamin mengarahkan masa aksi kembali bertandang ke Kantor DPRD Kabupaten Muna.
Muhammad Iswandi Effendi korlap 1 aksi demonstrasi dalam orasinya di depan gedung Kantor DPRD Kabupaten Muna menegaskan agar DPR sebagai perwakilan rakyat jangan menutup mata atas konflik yang terjadi di Desa Napalakura.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Muna sebagai perwakilan rakyat agar segera mengambil langkah tegas atas konflik yang terjai di Desa Napalakura antara masyarakat dan pemerintah Desa Napalakura. Dimana pada konflik itu kita mengetahui ada dugaan tindakan sepihak yang ditunjukkan oleh Kepala Desa Napalakura seperti penghapusan sepihak penerima manfaat PKH kemudian pemecatan beberapa tokoh masyarakat serta adanya dugaan Kesewenang-wenangan dari seorang Kepala Desa Napalakura dan satu lagi saya ingin menegaskan konflik masyarakat dan pemerintah agar jangan melibatkan politik. Ini murni aksi demonstrasi masyarakat atas dugaan Kesewenang-wenangan pemerintah Desa Napalakura.” Tegas Iswandi
Untuk itu kami meminta ketua DPRD Kabupaten Muna sebagai perwakilan rakyat Kabupaten Muna memberikan pernyataan tegasnya bahwa hari ini DPRD berdiri atas nama rakyat bukan atas nama pemerintah. Sambung Ardiansyah
Menjawab permintaan dari masa aksi Muhammad Rahim , S.I.kom ketua DPRD Kabupaten Muna
“terimakasih masa aksi warga Desa Napalakura, bapak/ibu berkunjung ke gedung DPRD berarti bapak/ibu masih percaya bahwa DPRD tetap bersama rakyat dan saya tegaskan pada kasus ini DPRD tetap bersama rakyat. Untuk kelanjutan tentang proses penyelesaian kasusnya kami DPRD akan mengundang masyarakat pada tanggal 15 agenda RDP gabungan dan pada agenda tersebut DPRD akan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan di Desa Napalakura”. Tutup Ketua DPRD Muna
Pada aksi demonstrasi tersebut masa aksi menyerahkan salinan tuntutan atas dugaan Kesewenang-wenangan Kepala Desa Napalakura kepada ketua DPRD Kabupaten Muna.
(RAMLIN)
