Palu-TransTV45.Com-Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat perannya dalam mendukung kualitas regulasi daerah melalui kegiatan Fasilitasi Pemantapan Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Pendidikan Vokasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, (11/6) di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng.
Rancangan regulasi ini merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan, terutama pada tingkat satuan pendidikan yang membutuhkan dukungan anggaran melalui mekanisme bantuan operasional. Rancangan Pergub ini juga diarahkan untuk memperkuat pengembangan pendidikan vokasi sebagai salah satu pilar utama dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan siap kerja.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pemantapan rancangan regulasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan aturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta menjamin bahwa substansi pengaturannya mampu menjawab kebutuhan riil sektor pendidikan.
“Pemantapan harmonisasi ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil untuk menjamin bahwa setiap regulasi daerah, termasuk di sektor pendidikan, telah memenuhi asas legalitas, keterbukaan, dan kemanfaatan bagi masyarakat,” ujar Rakhmat Renaldy.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga pengelolaan dana BOSDA dan pendidikan vokasi harus dilandasi dengan kebijakan yang tertib hukum dan akuntabel.
“Kualitas pendidikan kita sangat bergantung pada bagaimana kebijakan diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, peraturan gubernur yang mengatur bantuan operasional dan pendidikan vokasi ini harus disusun secara cermat dan sesuai dengan prinsip good governance,” tegasnya.
Kegiatan pemantapan ini dihadiri oleh jajaran perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah selaku pemrakarsa, serta perwakilan instansi teknis terkait lainnya.
Selama proses berlangsung, dilakukan penelaahan terhadap struktur dan muatan materi dalam rancangan Pergub, termasuk mekanisme penyaluran, pengawasan, serta pelaporan dana BOSDA dan dukungan terhadap pendidikan vokasi. Diskusi juga difokuskan pada upaya memperkuat sinkronisasi antara peraturan daerah dan kebijakan pendidikan nasional.
Kanwil Kemenkum Sulteng berharap, hasil pemantapan ini dapat mempercepat penyelesaian regulasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan program-program strategis pendidikan di Sulawesi Tengah.
“Kami siap terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan manfaat nyata,” pungkas Rakhmat Renaldy.
Dengan kegiatan ini, Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas, legal, dan berpihak pada peningkatan layanan publik, khususnya di bidang pendidikan.
Sumber : Humas Kemenkum Sulteng
