‘Sony Hendra Ratisa Harus Di Copot Jabatannya Karena Tidak Layak”


Jakarta,-Transtv45.com-II-Tindakan Penyebutan Kata ‘Ontua’ yang disematkan kepada Yang Mulia Mgr. SENO NGUTRA Uskup Keuskupan Amboina membuat Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan pernyataan berupa kecaman keras terhadap apa yang telah di lakukan oleh Sony Hendra Ratisa, yang baru di lantik menjadi Direktur Utama PDAM Kepulauan Tanimbar, dan juga merupakan salah satu tim pemenangan Dari Bupati saat ini, atas penyebutan kata “Ontua” kepada Yang Mulia Bapa Uskup Mgr. Seno Ngutra selaku Pimpinan Tertinggi Umat Katolik di Keuskupan Amboina (Maluku – Maluku Utara).

Kepada media ini lewat saluran telephone, Wakil ketua bidang hukum dan ham Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Fidelis Samponu Mengatakan, Penyebutan kalimat tersebut dianggap tidak etis dan tidak sopan jika di lontarkan kepada Yang Mulia Bapa Uskup sebagai salah satu Tokoh Agama dan seharusnya di hargai dan di hormati bukan saya oleh umat Katolik tetapi yang di hormati oleh masyarakat Maluku dan secara umum ini harusnya kita jaga dengan baik setiap tutur kata maupun kalimat yang di keluarkan.

Menurut pria yang keseharian di sapa dengan nama Fidel ini menyampaikan, Kita sama sama tau bahwa dalam budaya Maluku dan Tanimbar, kata “Antua” atau “Ontua” dapat digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua atau dituakan. Namun, dalam konteks keagamaan, khususnya terhadap pimpinan agama Katolik, gelar dan sebutan yang lebih spesifik dan sopan seperti “Yang Mulia” atau “Bapa Uskup” Ini kalimat lebih umum yang biasanya digunakan oleh umat Katolik.

Pemuda Katolik Komcab Kepulauan Tanimbar menilai bahwa penyebutan kata “Ontua” terhadap Yang Mulia Bapa Uskup tidak sesuai dengan etika kesopanan yang berlaku dalam Gereja Katolik. Mereka menuntut Sony Hendra Ratisa dan kawan-kawannya untuk sesegera mungkin melakukan permohonan maaf secara tertulis dan lisan, serta membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa itu adalah perbuatan beliau yang terakhir. Bahwa kawan-kawan Sony Ratisa yang dimaksudkan adalah Laurens Owandity yang pertama kali memposting kemudian diteruskan oleh bapak Ampy Jaolath ke grup The Joggers sesuai keterangan Laurens Owandity yang di sampaikan kepada teman teman pengurus.

Untuk itulah kami mendesak agar sesegera mungkin mereka menyampaikan permohonan maaf kepada publik karena yang namanya Sony Ratisa ini sudah 2x melakukan hal yang sama terhadap umat Katolik di yang ada di Tanimbar dan ini sudah sangat merugikan bagi umat Katolik, sama saja beliau sudah tidak menghargai dan tidak punya toleransi terhadap sesama umat beragama apalagi beliau ini seorang pejabat yang baru saja di lantik oleh Bupati menjadi seorang Dirut PDAM. Apakah sosok dan figur seperti seorang Sony Ratisa Ini layak, seharusnya seorang dia memberikan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat bukan seperti Preman jalanan.

Pemuda Katolik Komcab Kepulauan Tanimbar juga menuntut agar Pemerintah Daerah dalam hal ini bapak Bupati Sesegera mungkin mencopot Sony Hendra Ratisa dari jabatannya sebagai dirut PDAM dan di gantikan dengan figur yang yang beraklak baik serta yang punya moral yang baik juga. Begitupun dengan kawan-kawannya harus dikenakan sanksi adat dan denda kepada seluruh umat Katolik di Bumi Duan dan Lolat ini. Mereka berharap agar Soni Hendra Ratisa dapat belajar dari kejadian ini dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Jika permohonan maaf dan sanksi adat tidak dapat dilakukan maka proses hukum akan tetap dilanjutkan.

Pemuda Katolik Komcab Kepulauan Tanimbar mengajak seluruh umat Katolik untuk terus menjaga kesopanan dan penghormatan terhadap pimpinan agama, termasuk menggunakan gelar dan sebutan yang tepat sesuai dengan tradisi dan budaya Gereja Katolik. Mereka berharap agar umat Katolik dapat memahami pentingnya kesopanan dan penghormatan terhadap pimpinan agama.
Dengan demikian, Pemuda Katolik Komcab Kepulauan Tanimbar berharap agar penyebutan yang tidak sopan terhadap pimpinan agama dapat dihindari di masa depan.

Kami juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar bisa mendisiplinkan Pejabat BUMD maupun ASN yang aktif dalam ber medsos agar kekisruhan yang biasa terjadi di ruang publik bukan dari Pemerintah Daerah, tutupnya.

Gilang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *