Pesisir Barat- TransTV45Com|| Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Pemerintah Daerah, di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Turut mendampingi Bupati dalam momen tersebut, Pj. Sekda, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., dan Plt. Inspektur, Henri Dunan, S.E., S.H., M.H., CGCAE.
Rakor yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia itu, bertujuan memperkuat kerja sama antara KPK dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi.
Bupati, Dedi Irawan menegaskan Pemkab Pesibar berkomitmen penuh mendukung dan siap berkolaborasi dalam pemberantasan korupsi guna mewujudkan good governance. Hingga saat ini Pemkab Pesibar terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi. “Terlebih hal itu selaras dengan visi Bupati-Wakil Bupati Pesibar yakni terwujudnya Pesibar yang sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan, dengan fokus pada pembangunan berkesinambungan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pengembangan potensi lokal,” ungkap Bupati, Dedi Irawan.
Sebelumnya Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dalam arahannya menyampaikan kepada para kepala daerah dan pimpinan legislatif. Ketua KPK, Johanis Tanak menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kita berkolaborasi untuk mewujudkan good governance, sehingga dalam penggunaan anggaran, seluruh kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan efektif,” kata Ketua KPK, Johanis Tanak.
Ketua KPK, Johanis Tanak menegaskan bahwa anggaran negara harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. “Anggaran yang diperoleh dari rakyat harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Ketua KPK, Johanis Tanak.
Ketua KPK, Johanis Tanak juga mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang aktif dalam upaya reformasi birokrasi. Diharapkan agar seluruh pejabat publik bekerja dengan integritas dan menjunjung nilai-nilai Pancasila.
“Saya mengajak seluruh pejabat publik untuk bekerja dengan integritas, menjunjung nilai-nilai Pancasila, serta mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan,” pungkas Ketua KPK, Johanis Tanak.
(Rasidin)
