Palu-TransTV45.Com//Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, memaparkan rencana aksi strategis dalam rangka penyesuaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan percepatan pelaksanaan program prioritas di Semester II Tahun 2025.
Paparan tersebut disampaikan dalam forum koordinasi nasional yang berlangsung di Gedung BPSDM Hukum, Depok, Rabu, (30/7/2025), yang dihadiri oleh para Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dari berbagai wilayah lainnya.
Kegiatan dipandu langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum (BSK Hukum), serta Sekretaris BPSDM Hukum.
Dalam forum tersebut, Rakhmat Renaldy yang tergabung dalam Komisi I (B) menjelaskan secara rinci berbagai langkah percepatan dan penyesuaian program kerja di Kanwil Kemenkum Sulteng, khususnya dalam aspek dukungan manajemen yang mencakup perencanaan, pengelolaan barang milik negara (BMN), data dan teknologi informasi (Pusdatin), keuangan, sumber daya manusia (SDM), kehumasan, kerja sama, dan urusan umum.
Selain itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Sulteng, Muhammad Wahab Marawali, yang saat tergabung dalam komisi I (A) juga turut menyampaikan progres penguatan sistem koordinasi lintas bidang yang telah dibangun di wilayah Sulawesi Tengah.
“Percepatan kinerja semester dua tidak bisa dilakukan setengah hati. Dibutuhkan sinergi konkret antarbidang dukungan manajemen agar pelayanan publik semakin responsif, transparan, dan efisien,” tegas Rakhmat Renaldy.
Ia menambahkan bahwa penguatan aspek manajerial bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi kunci utama dalam mewujudkan arah kebijakan nasional yang berorientasi pada good governance dan clean government.
Dalam literatur administrasi publik dan tata kelola kelembagaan modern, kata Rakhmat Renaldy, dukungan manajemen menjadi instrumen penting dalam mendukung keberhasilan program utama. Hal ini sejalan dengan arahan Menkum RI dalam berbagai kesempatan, bahwa dukungan manajemen yang andal merupakan pilar dari setiap kinerja organisasi Kemenkumham.
Di Kanwil Kemenkum Sulteng, pendekatan holistik telah dilakukan. Mulai dari perencanaan berbasis kinerja yang adaptif terhadap dinamika regulasi, optimalisasi sistem informasi manajemen keuangan, hingga pelatihan SDM yang diarahkan pada penguasaan teknologi dan peningkatan daya saing birokrasi.
Selain itu, penguatan sinergi antarbagian khususnya hubungan kerja antara bidang keuangan dan perencanaan, serta BMN dan Pusdatin, juga menjadi perhatian khusus dalam mendukung keberlangsungan program kerja yang efisien dan akuntabel.
“Kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan program substantif, tetapi juga sejauh mana sistem pendukung dikelola secara profesional dan transparan,” lanjut Rakhmat Renaldy.
Rapat koordinasi nasional tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan target kinerja antar-Kanwil dan unit pusat dalam konteks perencanaan berbasis hasil (result-based planning). Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani awal tahun, sekaligus merumuskan langkah-langkah korektif.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan internal dengan agenda nasional, utamanya dalam konteks reformasi birokrasi tematik dan transformasi digital di lingkungan Kemenkum.
Sekretaris BPSDM Hukum pun mendorong Kanwil untuk terus memperkuat kapabilitas SDM dan tata kelola kelembagaan yang adaptif. Termasuk dalam hal ini, pemanfaatan platform digital, sistem pengawasan berbasis kinerja, dan komunikasi publik yang efektif melalui strategi kehumasan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng menyatakan bahwa hasil pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi teknis di internal wilayah, guna memastikan bahwa seluruh program dukungan manajemen berjalan optimal dan tepat waktu.
“Ini bukan hanya soal mengejar target. Ini soal membangun integritas sistem, memperkuat tim, dan menghadirkan negara melalui pelayanan hukum yang lebih nyata dan dekat dengan rakyat,” tutupnya.
Kanwil Kemenkum Sulteng siap menjadikan semester II tahun 2025 sebagai momentum akselerasi pelayanan publik dan penguatan kapasitas kelembagaan, dengan menjadikan dukungan manajemen sebagai mesin utama perubahan.
Sumber : Humas Kemenkum Sulteng
