Kabupaten Muna- TransTv45.com|| mengeluhkan kinerja pemerintah setempat, khususnya terkait kondisi infrastruktur seperti jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, di Kecamatan Napabalano Kabupaten Sulawesi Tenggara.
Meskipun Kecamatan Napabalano memiliki potensi besar dan merupakan pintu gerbang penting, dengan adanya aset seperti Pelabuhan Ferry dan Pertamina, masyarakat merasa bahwa Pemerintah Kabupaten Muna kurang memberikan perhatian dan bahkan dianggap lupa dengan tugas utamanya sebagai pemerintah.
Keluhan Utama Masyarakat
1. Jalan Rusak: Banyak jalan lorong di Kelurahan Tampo dan Kelurahan Napabalano yang menjadi akses penting menuju pelabuhan ferry dan dermaga dalam kondisi rusak parah. Ini menghambat aktivitas transportasi dan perdagangan masyarakat. Organisasi pemuda setempat seperti HIPPMA-NAB dan IKA ALUMNI SMANSA-NAP bahkan mendesak Pemkab Muna untuk segera melakukan perbaikan, bahkan mengancam akan meminta percepatan pemekaran DOB Muna Utara jika tidak dihiraukan.
* Kurangnya Perhatian Pemerintah Daerah: Masyarakat merasa pemerintah daerah acuh tak acuh terhadap permasalahan di Kecamatan Napabalano, meskipun wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang signifikan.
1. Transparansi Pengelolaan Dana: Sebelumnya, pengelolaan Dana Kelurahan Tampo juga pernah dinilai tidak transparan dan diduga ada indikasi penyelewengan, yang diungkapkan oleh Himpunan Mahasiswa Napabalano (Himanap) saat menggelar demonstrasi.
Peran BUMN dan BUMD di Napabalano
Meskipun informasi spesifik mengenai banyaknya BUMN dan BUMD yang beroperasi di Kecamatan Napabalano dan dampaknya secara langsung terhadap penilaian “tak berguna” pemerintah kecamatan tidak ditemukan secara eksplisit, keberadaan entitas-entitas ini umumnya memiliki peran penting dalam perekonomian lokal.
Secara umum, BUMN dan BUMD memiliki potensi untuk:
1. Menyediakan barang dan jasa penting bagi masyarakat (misalnya listrik, air bersih, transportasi).
2. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
3. Berperan dalam pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, dll.).
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mengelola sumber daya alam.
Namun, beberapa tantangan yang mungkin timbul dari keberadaan BUMN dan BUMD, yang bisa menjadi penyebab kekecewaan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik, meliputi:
1. Distribusi manfaat yang tidak merata.
2. Kurangnya transparansi dalam manajemen dan kinerja.
3. Kesenjangan antara BUMN/BUMD yang sehat dan tidak sehat.
Dalam konteks Napabalano, keluhan masyarakat lebih terfokus pada kegagalan pemerintah daerah (Kabupaten Muna) dalam mengatasi masalah infrastruktur dasar, terlepas dari keberadaan BUMN/BUMD. Pemerintah Kecamatan secara langsung dianggap tidak bertanggung jawab dalam koordinasi dan pengawasan pembangunan di wilayahnya.
Dengan potensi besar yang dimiliki Kecamatan Napabalano, perbaikan infrastruktur dan peningkatan perhatian dari pemerintah daerah akan sangat krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan potensi tersebut.
#LD_Ramuli (UJANG)
