LEBONG- TransTV45.com|| (24/08/2025) Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) senilai lebih dari Rp 280 juta di Desa Teluk Dien, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, kini menjadi sorotan tajam. Proyek yang seharusnya menopang aktivitas 80 persen petani pekebun di desa tersebut diduga sarat penyimpangan. Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa dituding secara sengaja mengurangi kualitas bangunan dengan mengganti material koral dengan timbunan tanah, serta bersikap intimidatif saat warga mencoba memprotes.
Kecurigaan warga bermula ketika mereka mengamati langsung proses pengerjaan JUT yang vital bagi perekonomian mereka. Alih-alih melihat lapisan koral sebagai fondasi sebelum pengecoran beton, mereka justru menyaksikan pemandangan yang janggal. Badan jalan hanya diisi dengan tanah yang diambil dari sekitar lokasi proyek.
“Jalan di desa kami ini tidak sesuai RAB (Rancangan Anggaran Biaya). Kami lihat sendiri, tidak ada material koral yang dihampar sebelum dicor. Hanya timbunan tanah saja, lalu langsung dilapisi coran di atasnya,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, baru-baru ini.
Menurutnya, praktik ini adalah akal-akalan untuk memanipulasi volume. “Kalau dilihat sekilas, ketebalan corannya mungkin pas. Tapi isinya, kekuatannya, hanya tanah. Ini sama saja bom waktu, jalan tidak akan bertahan lama,” tegasnya dengan nada kecewa.
Kekecewaan warga semakin memuncak ketika suara protes mereka disambut dengan sikap yang tidak semestinya dari sang Pjs Kepala Desa. Alih-alih memberikan penjelasan yang transparan, sang pemimpin sementara itu justru dituding bersikap arogan dan seakan menantang warganya sendiri.
Situasi menjadi lebih rumit karena proyek ini terkesan dikendalikan oleh lingkaran keluarga. Posisi kepala tukang, yang memegang peranan kunci di lapangan, diisi oleh adik dari Pjs Kepala Desa itu sendiri. Hal ini menciptakan tembok penghalang yang membuat warga merasa tak berdaya.
“Ketika ada yang coba bicara baik-baik, Kadesnya malah berlagak seperti preman. Jawabannya macam-macam, intinya kami dibuat susah untuk bicara lebih jauh. Pegangan kami tidak ada, karena yang mengawasi pekerjaan di lapangan itu adiknya sendiri,” keluh warga tersebut.
Dugaan penyelewengan pembangunan “Jalan Cor Isi Tanah”: Proyek JUT Ratusan Juta di Lebong Diprotes, Pjs Kades Dituding Arogan dan Tunjuk Adik Jadi Kepala Tukang.
LEBONG – Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) senilai lebih dari Rp 280 juta di Desa Teluk Dien, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, kini menjadi sorotan tajam. Proyek yang seharusnya menopang aktivitas 80 persen petani pekebun di desa tersebut diduga sarat penyimpangan. Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa dituding secara sengaja mengurangi kualitas bangunan dengan mengganti material koral dengan timbunan tanah, serta bersikap intimidatif saat warga mencoba memprotes.
Kecurigaan warga bermula ketika mereka mengamati langsung proses pengerjaan JUT yang vital bagi perekonomian mereka. Alih-alih melihat lapisan koral sebagai fondasi sebelum pengecoran beton, mereka justru menyaksikan pemandangan yang janggal. Badan jalan hanya diisi dengan tanah yang diambil dari sekitar lokasi proyek.
“Jalan di desa kami ini tidak sesuai RAB (Rancangan Anggaran Biaya). Kami lihat sendiri, tidak ada material koral yang dihampar sebelum dicor. Hanya timbunan tanah saja, lalu langsung dilapisi coran di atasnya,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, baru-baru ini.
Menurutnya, praktik ini adalah akal-akalan untuk memanipulasi volume. “Kalau dilihat sekilas, ketebalan corannya mungkin pas. Tapi isinya, kekuatannya, hanya tanah. Ini sama saja bom waktu, jalan tidak akan bertahan lama,” tegasnya dengan nada kecewa.
Kekecewaan warga semakin memuncak ketika suara protes mereka disambut dengan sikap yang tidak semestinya dari sang Pjs Kepala Desa. Alih-alih memberikan penjelasan yang transparan, sang pemimpin sementara itu justru dituding bersikap arogan dan seakan menantang warganya sendiri.
Situasi menjadi lebih rumit karena proyek ini terkesan dikendalikan oleh lingkaran keluarga. Posisi kepala tukang, yang memegang peranan kunci di lapangan, diisi oleh adik kandung dari Pjs Kepala Desa itu sendiri. Hal ini menciptakan tembok penghalang yang membuat warga merasa tak berdaya.
“Ketika ada yang coba bicara baik-baik, Kadesnya malah berlagak seperti preman. Jawabannya macam-macam, intinya kami dibuat susah untuk bicara lebih jauh. Pegangan kami tidak ada, karena yang mengawasi pekerjaan di lapangan itu adiknya sendiri,” keluh warga tersebut.
Dugaan penyelewengan pembangunanJUT yang bersumber dari Dana Desa tahun Anggaran 2025 ini semakin menguat saat warga mengungkap informasi mengejutkan terkait biaya pengerjaan. Dari total anggaran proyek yang mencapai Rp 280 juta lebih, upah yang dibayarkan untuk seluruh proses pengerjaan disebut hanya sebesar Rp 13 juta.
“Bayangkan, upahnya cuma Rp 13 juta. Itu sudah mencakup semua: beli material, upah kerja tukang, upah angkut material (lansir), sampai upah mengaduk semen. Semua di situ. Lalu sisa ratusan juta anggarannya ke mana?” tanyanya retoris.
Ia pun berpesan dengan tulus agar Pjs Kepala Desa tidak mengambil keuntungan berlebihan dari proyek yang sejatinya dibangun untuk kesejahteraan masyarakat banyak, terutama para petani yang menggantungkan hidupnya pada akses jalan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, tim jurnalis masih berupaya keras untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi langsung dari Pjs Kepala Desa Teluk Dien terkait seluruh tudingan yang dilayangkan oleh warganya. Keterangan dari pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan keberimbangan informasi dan mengungkap fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Publik menanti transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan dana desa yang diperuntukkan bagi kemajuan bersama.JUT yang bersumber dari Dana Desa tahun Anggaran 2025 ini semakin menguat saat warga mengungkap informasi mengejutkan terkait biaya pengerjaan. Dari total anggaran proyek yang mencapai Rp 280 juta lebih, upah yang dibayarkan untuk seluruh proses pengerjaan disebut di di duga hanya sebesar Rp 13 juta.
“Bayangkan, upahnya cuma Rp 13 juta. Itu sudah mencakup semua: , upah kerja tukang, upah angkut material (lansir), sampai upah mengaduk semen. Semua di situ. Lalu sisa ratusan juta anggarannya ke mana?” tanyanya retoris.
Ia pun berpesan dengan tulus agar Pjs Kepala Desa tidak mengambil keuntungan berlebihan dari proyek yang sejatinya dibangun untuk kesejahteraan masyarakat banyak, terutama para petani yang menggantungkan hidupnya pada akses jalan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, tim jurnalis masih berupaya keras untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi langsung dari Pjs Kepala Desa Teluk Dien terkait seluruh tudingan yang dilayangkan oleh warganya. Keterangan dari pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan keberimbangan informasi dan mengungkap fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Publik menanti transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan dana desa yang diperuntukkan bagi kemajuan bersama.
By (red)
