Muna sultra- TransTV45.com|| UJANG KRESEK mengatakan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi perangkat desa kembali menuai kritik tajam dari sejumlah kepala desa Di kabupaten Muna Sulawesi tenggara. Kali ini, para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Muna secara terbuka menyatakan keberata. mereka menilai kegiatan yang menelan biaya besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut tidak relevan dengan permasalahan dan kebutuhan riil masyarakat desa.
Keluhan ini muncul lantaran mayoritas Bimtek(Bimbingan Teknis)yang di selenggarakan terkesan seremonial, bahkan cenderung difokuskan di luar daerah dengan dalih ‘studi banding,’ sehingga lebih terasa seperti kegiatan wisata ketimbang pelatihan peningkatan kapasitas.
Salah seorang Kades yang enggan disebutkan namanya menuturkan, setiap desa bisa mengalokasikan puluhan hingga ratusan juta rupiah per tahun untuk Bimtek. Biaya ini mencakup akomodasi, transportasi, hingga honorarium narasumber.
”Anggaran desa kami terbatas. Seharusnya dana itu bisa dipakai untuk perbaikan jalan tani, pengadaan bibit unggul, atau pembangunan sarana air bersih. Tapi, kami ‘dipaksa’ mengalokasikan besar-besaran untuk Bimtek yang materinya itu-itu saja dan tidak bisa kami terapkan di desa,” ujarnya.
Ia menambahkan, materi yang disampaikan dalam Bimtek seringkali bersifat umum dan teoritis, tanpa menyentuh aspek teknis dan permasalahan spesifik yang dihadapi desa.
Kritik keras juga dilontarkan terhadap pemilihan lokasi Bimtek yang kerap diadakan di luar Kabupaten Muna,
“Mengapa harus jauh-jauh? Kalau tujuannya peningkatan kapasitas, fokuslah pada pemecahan masalah. Kami butuh pelatihan pengelolaan dana desa yang transparan, atau workshop cara meningkatkan potensi desa kami sendiri. Bukan Bimtek yang diakhiri dengan jalan-jalan dan menghabiskan dana yang harusnya kembali ke masyarakat,” tegas Kades lainnya.
Menurut para Kades, kegiatan ini seharusnya difokuskan pada materi praktis yang bisa langsung diterapkan, dan pelaksanaannya cukup dilakukan di tingkat kabupaten agar biaya dapat ditekan dan efektivitas waktu lebih terjamin.
”Bayangkan saja setiap kali Bimtek itu bisa menghabiskan Anggaran Kadang sampai 5 juta sampai 15 jutaan sekali Bimtek untuk biaya transportasi dan Honor Narasumber.kita Di muna terdiri dari 124 desa Kalau kita hitung Rata2 Rp 10 juta perdesa maka 100 desa itu bisa mencapai Rp 1 milyar sekali Bimtek.”Ujar Kades yang menolak Namanya di tulis.
“Itu baru sekali Bimtek,kadang setahun Bimteknya lebih dari 1x.Jadi Anggaran saya Rasa terbuang Sia-sia.”ucapnya.
Para Kepala Desa di Muna berharap Pemerintah Daerah dan pusat meninjau ulang regulasi dan tata laksana pelaksanaan Bimtek bagi perangkat desa.
Para Kades berharap keluhan ini menjadi perhatian serius agar Dana Desa benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kegiatan yang dinilai ‘tidak sesuai kebutuhan desa.
(Laode Ramuli)
