Sambas, TransTV45.com. : Kegiatan Workshop Tata Kelola Pertambangan Rakyat Kabupaten Sambas yang digagas oleh Sambas Governance Watch (SGW) menjadi langkah awal penting untuk membangun arah kebijakan daerah dalam penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). (Kamis, 16 Oktober 2025)
Koordinator SGW, Uray Guntur Saputra, S.E., menegaskan bahwa pengaturan WPR bukan semata tentang aktivitas tambang, tetapi merupakan upaya menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan daerah.
“Workshop ini kami gagas sebagai langkah awal menyatukan pandangan seluruh pemangku kepentingan. Pertambangan rakyat memiliki potensi besar terhadap PAD dan penciptaan lapangan kerja, namun harus dijalankan dengan prinsip tertib, aman, dan berkelanjutan,” ujar Uray.
Dalam kesempatan itu, Uray menyampaikan apresiasi Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Sambas dan Kepolisian Republik Indonesia yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Ia menyebut, sikap dan pandangan dari pemegang kebijakan menjadi bagian penting dalam memperkuat arah kebijakan tata kelola pertambangan rakyat di tingkat daerah.
“Kami sangat menghargai peran dan perhatian Pemda melalui OPD teknis serta Ketua Komisi II dan Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas yang secara terbuka mmenyampaikan sikap dan pandangannya. Hal ini menunjukkan komitmen para pemegang kebijakan dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan kelestarian lingkungan,” ungkapnya.
Tak lupa, ia memberikan apresiasi khusus kepada Dr. Fakhmi, M.Si. dari Balitbangda Provinsi Kalimantan Barat, selaku narasumber utama, yang telah memberikan pandangan komprehensif terkait arah kebijakan dan strategi pengembangan WPR di Kalimantan Barat.
Uray berharap hasil workshop ini menjadi pijakan awal bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sambas dalam menindaklanjuti kebijakan penetapan WPR secara konkret.
“Kami berharap tindak lanjut dari kegiatan ini segera diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata yang memberi kepastian hukum, memberdayakan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. WPR yang tertib dan berkelanjutan akan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan dukungan penuh kepada aparat kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) yang kondusif selama proses penataan pertambangan rakyat di Kabupaten Sambas.
Mulyono
