Singkawang, Kalbar – TransTV45.com || Sidang lanjutan kasus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pasir Panjang yang menyeret mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang, S, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak pada Senin, 27 Oktober 2025. Persidangan kali ini merupakan agenda pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap eksepsi tim penasihat hukum terdakwa.
Dalam sidang tersebut, JPU dari Kejaksaan Negeri Singkawang secara tegas menolak seluruh eksepsi yang diajukan tim pembela terdakwa S. Selain itu, JPU juga meminta majelis hakim menghadirkan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, sebagai saksi dalam sidang lanjutan.
“Permintaan agar wali kota dihadirkan sebagai saksi merupakan hal yang wajar, bahkan penting, agar JPU dapat menguatkan pembuktian dan memperjelas konstruksi perkara,” ujar Dino Santana, Ketua Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Singkawang (AGMPS), dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).
Dino menilai, jika majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan tim pembela terdakwa dan menerima penolakan JPU, maka proses sidang akan berlanjut pada tahap pemeriksaan saksi.
“Kita akan melihat sejauh mana tim pengacara pembela akan melangkah apabila majelis hakim menolak eksepsi mereka. Seorang pengacara yang dipercaya membela kliennya harus berjuang maksimal dengan menghadirkan saksi dan bukti kuat agar kliennya bebas dari jeratan hukum,” tegas Dino.
Ia menambahkan, secara tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam birokrasi pemerintahan daerah, terdakwa S sejatinya berperan sebagai pelaksana, bukan pengambil keputusan. Namun demikian, Dino menegaskan bahwa semua bergantung pada fakta hukum yang muncul di persidangan.
Terkait kemungkinan Wali Kota Singkawang menjadi tersangka, Dino menyatakan hal itu bisa saja terjadi, apabila majelis hakim menemukan fakta dan bukti baru yang mengindikasikan keterlibatan dalam kasus tersebut.
“Dalam proses hukum, tidak menutup kemungkinan seorang saksi dapat menjadi tersangka apabila ditemukan fakta baru yang relevan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa,” ujarnya.
Sejak kasus HPL Pasir Panjang mencuat, AGMPS diketahui aktif mengawal jalannya proses hukum. Mulai dari aksi damai di Kantor Kejaksaan Negeri Singkawang, penyampaian surat ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Agung, hingga mengikuti perkembangan sidang di Pengadilan Tipikor Pontianak.
Dino juga menekankan pentingnya independensi dan profesionalisme dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan.
“Kami berharap baik JPU maupun tim pembela dapat bekerja secara independen dan profesional tanpa intervensi pihak mana pun. Netralitas fungsional mereka saat ini sedang diuji. Jangan sampai muncul penilaian negatif dari masyarakat terhadap kedua belah pihak,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar JPU tidak dinilai “gagal paham” dalam menerapkan pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa, dan agar tim pembela tidak dianggap lalai dalam menjalankan tugas pembelaan.
“Sebagai elemen masyarakat sipil, AGMPS akan terus mendukung dan mengawal proses hukum ini sesuai kapasitas kami,” pungkas Dino Santana.
Sumber: Dino Santana, Ketua Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Singkawang (AGMPS)
(Editor Suparman)
