Sulut-TransTV45.com||Diduga ada pejabat Daerah Sulut yang dekat dan slalu main dengan Mafia tanah. Hal ini dapat dipercayai mengingat ada pejabat Daerah Sulut yang kekayaannya meningkat signifikan dan dinilai tidak wajar.
Menurut seorang pakar analisis keuangan Sulut yang enggan menyebutkan namanya mengatakan kepada awak media ini bahwa : jika seseorang ingin menjadi kaya dari gajinya sebagai ASN, atau sebagai Bupati,atau juga sebagai Gubernur, tidaklah mungkin bisa kaya secepat itu jika hanya mengharapkan gaji dari jabatannya.
Tetapi menurut pakar analisis bahwa, diduga ada permainan jual beli tanah berskala besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar pulah. Hal ini dapat dulakukan oleh orang yang berkuasa melaksanakan UU otonomi Daerah di Daerahnya.
Contoh sebagai penguasa Otonomi di daerah seseorang dapat melakukan tindakan pembebasan hak atas tanah untuk keperluan pembangunan jalan, perkantoran, bahkan fasilitas umum disuatu daerah. Tetapi yang ditakutkan seseorang menyalagunakan jabatan dan wewenang untuk memperkaya diri, ketika Dia bekerja sama dengan Mafia tanah untuk menjual tanah milik Negara kepala seseorang dan itu yang saya duga terjadi di Daerah Sulut.
Hal ini dapat saja terjadi dan jika kita lihat sekarang kekayaan sala seorang pejabat Daerah di sulut naik Siknifikan dan ini diduga kenaikan yang tidak wajar. Sampai sampai punya perusahaan besar di singapura. Ditambahkan juga oleh pakar analisis bahwa : coba teman teman LSM dan jurnalis investigasi dilapangan lahan lahan mana yang diduga tanah negara yang sudah dijual dan dikuasai secara perorangan atau group perusahaan yang terutama lahan yang ada di kabupaten Bolmong.
Ketika ditanya oleh awak media ini lahan mana yang diduga sudah dijual Oleh salah satu petinggi Daerah , pakar analisis keuangan ini hanya menjawab lahan itu ada di Bolmong dan juga dibeberapa tempat namun saat ini kami belum bisa mengatakan lebih, tapi ada saatnya masyarakat Daerahnya akan tau bahwa seseorang yang katanya membangun Daerah padahal dia mengambil kesempatan dalam kesempitan selagi Ia berkuasa
MDR
