Jakarta-TransTV45.com|| Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menurunkan anggotanya ke daerah pemilihan masing-masing untuk mengawasi dan menyusun rekomendasi bagi Pemerintah Pusat serta stakeholders terkait dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023.
Anggota Komite IV DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, setelah mencermati kondisi di lapangan, terlihat kondisi perekonomian masyarakat cukup tertekan setelah adanya pandemi COVID-19 dan berkobarnya perang di Eropa serta Timur Tengah.
“Selain pandemi dan perang, ekonomi masyarakat juga terdampak oleh perubahan iklim. Maka untuk 2024 ini, pemerintah harus mengendalikan harga bahan pokok, mengontrol harga beras, BBM dan Gas Elpiji 3 kilogram tetap stabil, meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (28/12/2023).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, berbagai bantuan pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Cadangan Besar Pemerintah (CBP) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) hendaknya diteruskan di tahun 2024.
“Di Kepahiang misalnya angka kemiskinan cukup tinggi capai 14,12 persen. Maka bantuan-bantuan sosial harus tetap ada. Tapi penerimanya mesti didata ulang sebaik-baiknya sebab kondisi perekonomian bisa berubah dengan cepat,” ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu juga berharap penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Provinsi Bengkulu dapat dimaksimalkan sehingga potensi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat dikembangkan secara signifikan.
“Pemerintah daerah dan pihak terkait harus dapat bekerjasama untuk meningkatkan LKBB mitra penyalur pembiayaan UMi. Kasus di Bengkulu, tahun 2023 ini cuma 2 mitra penyalur, PNM dan Pegadaian. Ini alasan kenapa penyaluran UMi tidak dapat dirasakan seluruh pelaku usaha mikro di Bengkulu secara merata,” ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, tak kalah penting sebagai resolusi tahun 2024 adalah optimalisasi penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
“Kalau bisa jangan sampai ada lagi kepala desa yang ditangkap karena penyelewengan dana desa. Tutup semua celah. Kasih seluruh warga akses untuk merumuskan, menentukan program dan mendapatkan laporan sedetail-detailnya mengenai penggunaan dana desa di bawah,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief.
[By fb]
