Bengkulu||TransTV45.com||Bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah bersepakat akan melakukan pengembangan wilayah secara berkeadilan yang bermuara pada pencapaian kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Anggota Komite IV DPD Republik Indonesia (RI), Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, salah satu wilayah yang sangat membutuhkan pembangunan yang bersumber dari program pembangunan infrastruktur dari pusat di Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Kepahiang.
“Belum lama ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat memilukan hati, warga yang sakit terpaksa harus dibawa dengan tandu di tengah jalan berlumpur. Sebelumnya sudah ada juga kabar tentang jenazah yang dibawa pakai motor. Ini harus jadi perhatian pusat agar ke depan ini nggak sampai terjadi lagi,” kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (21/3/2024).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menekankan, dalam berbagai kesempatan ia akan terus menyuarakan permasalahan ini terutama dalam rapat-rapat dengar pendapat bersama lembaga-lembaga kementerian dan stakeholder terkait lainnya.
“Kepahiang punya keterbatasan untuk membangun jalannya sendiri, pusat harus turun tangan. Masalah ini perlu terus disuarakan di forum-forum resmi kenegaraan. Kalau perlu sampai ke telinga presiden. Pusat harus peka dengan kehidupan masyarakat di daerah,” ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menekankan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah berupaya mengajukan usulan mengenai jalan yang benar-benar sangat mendesak untuk dibangun kepada pemerintah pusat di daerah tersebut.
“Bahkan jalan yang dilewati warga yang terpaksa dibawa dengan tandu itu tadi sempat masuk dalam paket Program IJD (Instruksi Presiden Jalan Daerah, red). Sayangnya sampai sekarang belum terwujud,” papar Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, langkah Pemerintah Republik Indonesia yang menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas kerja pembangunan selama satu dekade terakhir sebenarnya patut diapresiasi.
“Tapi adanya daerah yang belum tersentuh pembangunan sebagaimana bisa dilihat di sejumlah titik jalan lingkungan di Kepahiang menjadi keprihatinan bagi saya. Mudah-mudahan ke depan dapat segara direspon,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief.
Tim Redaksi
