Jakarta||TrensTV45.com||Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) terus mematangkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun Anggaran 2025, serta RPJMN 2025-2029 dan RKP tahun 2025.
Anggota Komite IV DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, saat ini pemerintah sedang merancang RPJMN tahun 2025-2029 sebagai pondasi dan dasar-dasar transformasi pembangunan sekaligus sebagai basis untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
“Sejauh ini DPD RI sudah menemukan sejumlah permasalahan. Misalnya banyak daerah di Indonesia, termasuk Bengkulu, capaian infrastrukturnya masih rendah, juga layanan dasar, kualitas jalan, pemanfaatan air baku dan persampahan,” kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (6/6/2024).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, secara khusus, daerah-daerah tertentu memiliki persoalan yang lebih spesifik sebagaimana Kabupaten Kepahiang yang punya tantangan terkait kapasitas fiskal daerah.
“Kabupaten Kepahiang membutuhkan lebih banyak transfer dari APBN karena tingginya kebutuhan pendanaan infrastruktur sementara APBD sangat terbatas dan kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatan dari pajak terbentur dengan daya beli masyarakat yang lemah,” ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Pembina Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini menekankan, ke depan, ia ingin pembangunan di Kabupaten Kepahiang dapat terintegrasi dengan pembangunan di tingkat nasional, lebih-lebih setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
“Saya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan saran mengenai program strategis di Bengkulu agar dapat diakomodir dalam pembangunan di pusat pada tahun-tahun mendatang,” sampai Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, ia sendiri telah mencatat sejumlah aspirasi yang perlu diperjuangkan untuk Bengkulu seperti pentingnya pemerataan infrastruktur antar daerah.
“Termasuk soal pentingnya mendorong pembangunan industri manufaktur dalam rangka membuka lapangan pekerjaan secara masif di daerah, pentingnya desain risiko pengurangan bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim, pentignya upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi, dan lain sebagainya,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief.
Tim Redaksi
