Garut||TrensTV45.com||11 Juni 2024 Pekerjaan pembangunan jalan lingkungan (jaling) di Kabupaten Garut menjadi sorotan warga dan media. Proyek yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Garut ini mendapat kritikan tajam karena minimnya keterbukaan informasi dan masalah kualitas matrial yang digunakan.
Warga setempat mengeluhkan kurangnya transparansi mengenai rincian proyek. Papan informasi yang dipasang hanya mencantumkan nilai anggaran tanpa detail mengenai luas, panjang, lebar, atau ketebalan jalan yang sedang dibangun. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan warga mengenai penggunaan anggaran dan spesifikasi teknis proyek tersebut.
“Kami tidak tahu berapa panjang dan lebar jalan ini. Papan informasi hanya menyebutkan nilai anggaran, tapi tidak ada detail lainnya. Kami juga melihat bahwa matrial semen yang digunakan sangat minim,” kata seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Selain itu, warga juga mempermasalahkan bahwa pekerjaan jalan tersebut dikerjakan oleh tenaga kerja dari luar Desa Maroko, bukan oleh pribumi. Saat dikonfirmasi oleh media, salah satu pekerja menyatakan bahwa ia hanya bekerja sesuai perintah dan menyebutkan bahwa pekerjaan tersebut diambil dengan sistem borongan senilai Rp 6.000.000. Pekerjaan ini, menurutnya, belum termasuk biaya tambahan untuk ongkos pengangkutan matrial oleh ojek.
“Saya hanya bekerja di sini. Pekerjaan ini diborong senilai Rp 6.000.000, dan itu belum termasuk biaya untuk mengangkut matrial,” ujar salah satu pekerja yang enggan disebutkan namanya.
Dengan total anggaran sebesar Rp 94.393.000, warga menuntut agar pemerintah segera mengambil langkah untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan sesuai dengan spesifikasi dan tidak ada penyimpangan. Mereka menginginkan adanya audit dan pengawasan ketat terhadap proyek ini.
“Anggaran sebesar ini harus diawasi dengan ketat. Kami ingin pemerintah memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan rencana dan tidak ada yang diselewengkan. Kami juga meminta agar kualitas pekerjaan diperhatikan, termasuk penggunaan matrial yang cukup dan sesuai standar,” tegas seorang warga lainnya.
Kritik tajam ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kurangnya transparansi dan potensi penyalahgunaan anggaran dalam proyek pemerintah. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Garut diharapkan segera memberikan klarifikasi dan melakukan langkah-langkah perbaikan agar proyek ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat.
Dengan demikian, kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pemerintah untuk memastikan bahwa setiap dana yang dihabiskan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Dea Islami
