Palu-TransTV45.Com|| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2024, Rabu, (28/8/2024), kegiatan ini bertujuan untuk mencetak pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa perubahan positif di lingkungan kerjanya.
Pembukaan tersebut dilaksanakan di Auditorium BPSDM Hukum dan HAM dan dibuka secara langsung oleh Kepala BPSDM, Ir. Razilu bersama Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara, Agus Sudrajat serta turut dihadiri oleh Kantor Wilayah di seluruh Indonesia yang menyaksikan melalui Virtual Meeting, termasuk Kanwil Kemenkumham Sulteng yang diwakili secara langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar bersama para Kepala Divisi di Aula Kebangsaan Kanwil.
Untuk pendidikan PKN Tingkat II itu sendiri, Kanwil Kemenkumham Sulteng diikuti oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Arief Hazairin Satoto, ia akan mengikuti kegiatan tersebut bersama dengan 59 peserta lainnya yang bukan hanya internal Kemenkumham, namun turut diikuti oleh perwakilan Kemendagri, Kejaksaan dan Polri.
“Ini menjadi momen yang sangat penting, dan merupakan langkah konkret bagi perjalanan Kemenkumham yang semakin lebih maju lagi,” kata Hermansyah Siregar.
Hermansyah Siregar juga menyampaikan apresiasinya kepada BPSDM Hukum dan HAM, yang begitu intens memperhatikan pemenuhan hak pengembangan kompetensi bagi seluruh insan pengayoman.
“Saat ini, kita terus digembleng untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sebagai seorang aparatur sipil negara, semua itu adalah untuk memberikan kinerja yang berdampak, yang berkontribusi besar bagi pembangunan nusa dan bangsa yang kita cintai ini,” tambahnya.
Mengusung tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Bidang Hukum dan HAM Untuk Mendukung Penegakan Hukum Yang Responsif”, Ir. Razilu menerangkan bahwa PKN II itu dihelat sebagai upaya Kemenkumham untuk mewujudkan Pemerintahan Yang Berkelas Dunia.
Ia mengajak kepada seluruh peserta untuk memanfaatkan PKN tersebut dengan sebaik-baiknya, kata dia, para peserta akan didorong untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
“Ada 4 upaya yang harus kita lakukan dalam PKN kali ini, diantaranya komitmen untuk mencapai standar tertinggi dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, kemudian pelayanan public yang unggul, memiliki kebijakan yang responsive dan mampu beradaptasi dengan perubahan global,” terangnya.
PKN itu sendiri akan dilaksanakan dengan metode blended learning dan berlangsung dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 20 Desember 2024.
Rut Yohanes
