Donggala-TransTV45.Com || Ketua Aliansi Donggala Bergerak (ADB), Heri Soumena, mendesak Penjabat (Pj) Bupati Donggala, Rifani Pakamundi, agar tidak menandatangani APBD 2025.
Dalam aksi “solo” yang digelarnya di depan kantor Bupati Donggala pada Rabu (22/1), Heri menilai APBD Donggala 2025 sarat dengan anggaran siluman.
“Pak Pj, tolong jangan tandatangani APBD 2025. Terlalu banyak titipan anggaran siluman, termasuk dalam pos P3K. Ini sudah tidak sehat,” teriak Heri di tengah aksi tersebut.
Ia menegaskan tidak akan berhenti memprotes jika Pj Bupati atau Sekda tidak menemuinya. “Saya tidak akan berhenti teriak di mikrofon ini sampai Sekda atau Pj Bupati menemui kami. Biar saja saya mengganggu aktivitas kantor,” tegas Heri.
Aksi ini sempat memanas ketika Satpol PP dan pihak kepolisian mencoba mematikan alat pengeras suara yang digunakan oleh Heri. Salah satu anggota Satpol PP berjanji akan menghubungi Sekda dan langsung mematikan mikrofon.
Sekretaris Daerah (Sekda) Donggala, Rustam Effendi, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyebut bahwa penyusunan APBD 2025 terkendala besarnya alokasi anggaran untuk pembayaran gaji P3K.
“Proses penganggaran P3K didasarkan pada surat edaran Menpan. Kami berupaya mencari alokasi tambahan untuk itu. Di sisi lain, kami memastikan tidak ada anggaran siluman, terutama untuk honorarium,” jelas Rustam.
Ia menambahkan bahwa anggaran dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dipangkas untuk menutupi kekurangan dana pembayaran P3K.
Menanggapi aksi demo tersebut, Pj Bupati Donggala, Rifani Pakamundi, menegaskan bahwa hingga saat ini ia belum menandatangani APBD 2025.
“Masih dalam proses. Saya pastikan akan memeriksa dan menanyakan kembali sebelum menandatangani APBD itu,” ucapnya singkat di kantornya, Rabu sore.(*)
Reporter : Rut Yohanes
