Bengkalis, TransTV45.com ||Polemik Permasalahan Plasma yang terjadi di 5 Desa 1 Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang berlangsung begitu lama hingga kini belum terselesaikan
Dimana warga Desa Dompas dan Desa serta Desa Batang Duku mengatakan bahwa data lahan yang diserahkan ke PT.SDA sudah sesuai dengan surat yang dimiliki masing masing petani dengan diukur per Persil lahan sesuai peta terlampir.
Dikutip dari media online www.mataxpost.com dipaprkan Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Lahan Plasma di Bukit Batu, Masyarakat Pertanyakan Transparansi Koperasi BBDM dengan link berita https://mataxpost.com/2025/01/dugaan-penyimpangan-pengelolaan-lahan-plasma-di-bukit-batu-masyarakat-pertanyakan-transparansi-koperasi-bbdm/ bahwa jelas adanya keberatan dari warga 5 Desa 1 Kelurahan yang tidak mendapatkan haknya sebahagian sesuai data, namun pihak Koperasi BBDM (Bukit Batu Darul Makmur) membantah hal tersebut melalui pemberian dengan link berita https://kiblatriau.com/news/detail/25967/koperasi-bbdm-bantah-keras-tuduhan-penyimpangan-pengelolaan-lahan-plasma-di-bukit-batu yang berjudul “Koperasi BBDM Bantah Keras Tuduhan Penyimpangan Pengelolaan Lahan Plasma di Bukit Batu sehingga warga masyarakat 5 Desa 1 Kelurahan terkhusus Desa Dompas beserta pihak Perusahaan yakni PT.SDA memaparkan kronologi hingga data awal penyerahan lahan Plasma dari PT.SDA ke Pihak Koperasi BBDM yang patut diduga telah diselewengkan oleh Oknum Koperasi BBDM
Berdasarkan Kekisruhan yang terjadi saat ini, H Muhammad Rafee selaku Tokoh Masyarakat sekaligus Anggota DPRD kabupaten Bengkalis dari Dapil II Partai PKS saat dihubungi melalui ponselnya Nomor : 0811XXXXX22 akhirnya angkat bicara
“Koperasi itu memang perlu dibenahi,dan bila penting harus dilakukan audit terhadap kinerja Koperasi Bukit Batu Darul Makmur (BBDM) terkait nominal maupun lahan Plasma warga.Dan saya tahu persis ketika Oknum Pengurus itu dulu belum duduk sebagai Pengurus Koperasi,bawa bawa kresek dan map dulu untuk ketemu dengan Saya,tapi kini berubah sombong.Ucap Tokoh Masyarakat yang kini menjabat Anggota DPRD kabupaten Bengkalis sembari mengatakan siap mendudukkan kembali masalah ini
Bahkan selaku Anggota DPRD kabupaten Kampar,H Muhammad Rafee meminta kepada masyarakat untuk membuat laporan secara resmi ke DPRD kabupaten Bengkalis khususnya bagi warga yang tidak mendapatkan haknya, sehingga pihak DPRD Bengkalis bisa memfasilitasi dan memanggil kedua pihak untuk melakukan audit terhadap kinerja Koperasi
“Menyikapi polemik yang terjadi saat ini di masyarakat,saya sebagai anggota DPRD meminta masalah ini diselesaikan secara benar.Dan kami akan memanggil pihak Koperasi,biar diproses dan kita duduk bersama dan bila perlu dilakukan audit, sehingga permasalahan selesai dan warga masyarakat mendapatkan sesuai haknya.” Tutup H Muhammad Rafee. (Tim / rilis).
