Lampue Pare Pare Transtv45.com- Balai pengelola transportasi darat wilayah XIX Sulawesi Selatan dan Barat, melaksanakan proyek Peningkatan revitalisasi terminal Lumpue Pare Pare. Proyek yang menggunakan anggaran APBN tahun 2020 sebesar 15 miliar lebih, menjadi sorotan berbagai pihak. Dari anggaran yang digunakan, dengan bangunan lama, dipoles menjadi baru, diduga penuh dengan markup anggaran.
Salah satu lembaga NGO di sulawesi selatan, DPD LSM ANTI KORUPSI INDONESIA SULAWESI SELATAN. Melalui Aktivisnya Syarifuddin Sultan mengatakan, berdasarkan UU RI NO 16 Tahun 2017, Tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU RI NO 28 Tahun 1999, Tentang penyelengara negara yang bersih dan bebas dari KKN, UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Diduga adanya penyalahgunaan jabatan dan anggaran, maka kami telah melayangkan surat somasi untuk klarifikasi penggunaan anggaran proyek terminal Lumpue Pare Pare, ke kantor balai pengelolaan angkutan darat wilayah XIX Sulawesi Selatan dan Barat.
Dimana lembaga negara tersebut berkantor di jalan Perintis kemerdekaan makassar. Dan perlu di ketahui, jika pelaksanaan dilapangan menjadi tanda tanya. Dimana yang mengerjakan proyek terminal Lumpue Pare Pare tersebut, sebagian besar keluarga Pak Rohim yang juga merangkap sebagai PPK Terminal Lumpue. Syarifuddin Sultan, yang juga selaku Ketua DPD LSM Anti Korupsi Indonesia sulawesi selatan,menambahkan, jika belum juga ada jawaban dari pihak balai hingga terbitnya berita ini,
Maka kami akan melayangkan surat tembusan kepada Polda dan Kajati sulsel serta surat tembusan ke DPP LSM ANTI KORUPSI INDONESIA di jawa barat, ucap Syarifuddin Sultan kepada Media TransTv 45.
Sebagaimana apa yang disampaikan LSM ANTI KORUPSI INDONESIA SULAWESI SELATAN. TransTv mencoba untuk melakukan konfirmasi di kantor Balai pengelola perhubungan darat wilayah XIX Sulawesi Selatan dan Barat. Dimana diketahui pejabat pembuat komitmen ( PPK) Terminal Lumpue Pare Pare yang bernama Rohim, tidak ada di tempat dan nomor telepon yang dihubungi sudah tidak aktif lagi.
Mantan kepala balai yang menjabat saat proyek terminal Lumpue Pare Pare di kerjakan, Adi Purnomo yang saat ini bertugas di kementerian perhubungan. Adi Purnomo ketika dihubungi melalui nomor WA nya mengatakan, saya sudah tidak lagi menjabat di sulawesi selatan. Jika ingin menanyakan tentang proyek terminal Lumpue Pare Pare, hubungi PPK nya yang bernama Rohim.
Proyek Milliaran terminal Lumpue Pare Pare, sangatlah tertutup kepada Media. Dan sepertinya aparat di kantor tersebut, saling menutupi satu dengan lainnya.
Jurnalis : Syarif
