Ende-Transtv45.com- Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) Kementerian Kesehatan.
Hal tesebut disampaikan dr. Bram Natanael Sembiring dokter Nusantara Sehat Kemenkes RI Puskesmas Maurole melalui whatsapp pribadinya, ia meminta agar DPRD Ende pantau dana BOK, Kapitasi & Non-kapitasi puskesmas.
BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) adalah dana anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disalurkan melalui mekanisme tugas pembantuan untuk percepatan pencapaian target program kesehatan prioritas, biasanya tiap-tiap puskesmas mendapat dana ratusan juta per tahun. Tapi, selama bertugas dia melihat berbagai upaya dilakukan agar anggaran ini terserap saja , namun tidak begitu berdampak efektif. “Ungkapnya. ”
Selanjutnya ia juga menjelaskan mengenai dana kapitasi dan non-kapitasi. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, selama ini ia merasa nakes tidak mendapat hak yang wajar, dengan alasan menjadi silpa, tidak bisa claim dan sebagainya. Kapitasi dan non-kapitasi ini adalah hak dan bahan bakar semangat tenaga kesehatan “tuturnya”.
Ditambah lagi dana kapitasi ini cair tiga bulan sekali, padahal di masa pandemi beban dan tanggung jawab Nakes sebagai garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19 semakin beresiko tinggi maka, sudah seharusnya DPRD Ende memperjuangkan dan memprioritaskan yang sudah menjadi hak nakes.
Jika ada kasus dugaan penyelewengan oleh dinas kesehatan, kepala puskesmas dan bendahara atau tindak pidana korupsi dana BOK itu, harus di tindak. pengembangan dilakukan dengan tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah, begitu juga dengan dana kapitasi dan non-kapitasi” paparnya. *(dr.Bram)
