LABUAN BAJO-TRANSTV45.COM| Kehadiran dua kapal hibah dari Kementerian perhubungan Laut kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) yang diresmikan di Pelabuhan Labuan Bajo, pada Jumat 18 Maret 2022 menuai reaksi dari para pelaku Pariwisata.
Hal itu disampaikan Rafael Taher kepada media ini. Sabtu (19/3/2022).
Rafael mengatakan, sebagai pelaku pariwisata yang berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (MABAR), kehadiran dua kapal itu sangat berdampak tehadap pelaku wiraswasta dan juga kehadiran Negara membunuh nasib wiraswasta secara umum, ungkapnya.
Menurutnya, Persaingan ekonomi dan bisnis antara Perusahaan Badan usaha milik Negara (BUMN) dan Badan usaha milik daerah provinsi (BUMD) melawan Badan Usaha Swasta, usaha kecil menengah (UKM), seperti Koperasi yang semakin berkembang di Labuan Bajo.
Lebih lanjut kata Rafael, Kehadiran dua kapal hibah dari kementrian perhubungan laut kepada Pemprov NTT merupakan upaya intervensi Negara terhadap persaingan usaha Pariwisata di Labuan Bajo.
“Dengan kata lain, Perusahaan Negara tengah bersaing dengan usaha Swasta, hal itu dinilai dari mobil Damri yang melakukan antar jemput tamu di bandara Komodo, kapal Wisata Putri komodo dan dua kapal wisata Hibah pemerintah pusat”, tukas Rafael Taher yang kerap disapa Rafael Todo Wela.
Selain itu katanya, Pengusaha swasta seperti koperasi, UMKM, Kapal kayu siap guling tikar karena harus bersaing dengan kapal Negara yang bersubsidi tinggi. Tentu saja UKM/Koperasi, kapal open dek, kapal kayu standar, akan kalah bersaing dalam perhelatan pasar bebas tersebut, tutur Rafael.
Rafael juga menilai BUMN dan BUMD yang memiliki permodalan tinggi yang bersumber dari Bank Nasional Indonesia (BNI), (BPD) dan Bank-Bank lain akan menambah deretan keterisolasian pengusaha lokal. ditambah deretan toko-toko besar seperti Mini Mart, Alfamart dan perusahan sembako lain yang berseleweran di Labuan Bajo, sehingga Labuan Bajo persis tidak memiliki nilai-nilai ekonomi berbasis pancasila dan kearifan lokal.
Rafael juga mempertanyakan, Pariwisata ini untuk siapa? Negara sebagai pemilik modal atau rakyat sebagai pemilik kedaulatan ekonomi ?
Rafael ingatkan pemerintah kabupaten Manggarai Barat yang dipimpin Bupati Edistasius Endi., S.E., dapat mengatur pariwisata ini dengan bijaksana, agar tidak ada masyarakat yang dikorbankan dalam geliat wisata super premium tersebut.
Ia juga menegaskan, Wacana mempekerjaan 10 ribu orang oleh Badan Otorita Pelaksana Labuan Bajo Flores (BOPLBF), bukan sebagai point dan isu utama karena para pekerja sama dengan budak bagi investor. Masyarakat ingin menjadi raja ditanahnya sendiri, sebagai pengusaha, menjadi interpreneur bukan sebagai budak/pekerja sesuai yg di bicarakan Direktur BOPLBF Sahana Fatina.
Pemda Mabar dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mabar agar segera membuat aturan yang pro terhadap rakyat kecil, tutup Rafael. *(RED)
