Pulau Buru – Transtv45.com | Gejolak (masalah) yang sering terjadi di wilayah pertambangan emas gunung botak (GB) Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru Beberapa tahun terakhir ini, disebabkan karena kesemrawutan yang terjadi akibat tidak adanya penataan aktivitas para penambang yang efektiv. Selain itu krisisnya perhatian pemerintah terkait pembuatan regulasi untuk melegalkan aset tersebut, sehingga managemen pengelolaan logam mulia (emas) ini dalam produksinya tidak berdasarkan Standar Operating Production (SOP) dari AMDAL diantaranya; penanganan limbah yang tidak tepat, penggunaan bahan kimia yang tidak teratur berdasarkan hasil analisis AMDAL.
Selain beberapa hal diatas yang menjadi Bahan perhatian dalam pemberitaan ini, adalah tidak tertatanya produktifitas para penambang di GB diindikasi dapat memicu gangguan kamtibmas karena tidak adanya pengawsan dan pengendalian yang intensif sehingga rentan terjadinya gangguan kamtibmas diantaranya; rentan terjadinya percekcokan antara pekerja satu dengan pekerja yang lain karena berbeda presepsi dilokasi kerja (pekerja dompeng dengan Kolam).
Jika ditela’ah dengan seksama beberapa hal diatas merupakan faktor utama terjadinya penertiban dan penyisiran berturut-turut oleh pihak keamanan (TNI/Polri).
Menela’ah kembali kompleksitas permasalahan diatas maka perlulah perhatian khusus dan serius dari Pemerintah dalam hal ini membangun sinergitas yang efektiv dengan tokoh-tokoh adat guna mengupayakan suatu regulasi untuk melegalkan tambang emas gunung botak (GB) demi kemaslahatan masyarakat adat/masyarakat pulau buru pada umumnya.
Oleh karenanya Koperasi Produksi Soar Pito Soar Pa yang diketuai oleh Bapak Yohanes Nurlatu berdasarkan inisiatif dan sinergitas yang baik dengan Pemerintah dan elemen masyarakat dengan semangat dan kerja keras menghasilkan suatu kebijakan soluktif yaitu menjalankan Koperasi Produksi Soar Pito Soar Pa yang dinaungi WPR/IPR.
Ketua Koperasi Produksi Soar Pito Soar pa, Bpk. Yohanes Nurlatu kepada media ini beliau menuturkan “Gunung Botak ini merupakan aset atau ladang tempat makannya Masyarakat Pulau Buru ditengah masa pademi ini, oleh sebab itu mari kita para pemangku adat, pemudah, tokoh agama dan pemerintah, mari kita membangun sinergitas yang baik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat pulau buru di negeri Retemena Bara Sehe ini. Tutup Nurlatu
(SB/Kabiro Buru)
