Doloksanggul, Transtv45.com ||Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut melaksanakan pendampingan Implementasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES). Direncanakan Pendampingan ini juga akan diisi dengan sosialisasi aplikasi Siswaskeudes yang sudah terintegrasi dengan siskeudes pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di Inspektorat Humbang Hasundutan.
Tim yang melaksanakan pendampingan ini dari BPKP Perwakilan Sumut, Wakil Penanggung Jawab, Sigit Sulistyohadi, Pengendali Teknis Chairani, Ketua Tim Oktavian dan Anggota Tim Eka Puspa Sari. Kehadirarn Tim ini disambut dan didampingi Asisten Administrasi dan Kesra, Drs. Janter Sinaga, Inspektur Humbang Hasundutan, Drs. BP. Siahaan, MM dan staf Inspektorat, Diskominfo dan PMDP2A.
Sebelum pelaksanaan sosialisasi siswaskeudes, tim turun langsung melihat kesiapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Siswaskeudes ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Perempuan Dan Anak (PMDP2A), ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Inspektorat.
Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE melalui Asisten Administrasi dan Kesra, Drs. Janter Sinaga menyampaikan bahwa kehadiran BPKP di Humbang Hasundutan dalam rangka pendampingan ini menjadi satu kebanggaan bagi Pemkab Humbang Hasundutan.
Kehadiran tim terutama dalam memberi bimbingan dan arahan mempermudah pengawasan keuangan desa dengan aplikasi Siswaskeudes akan membawa dampak ke arah yang lebih baik, sehingga pengawasan penggunaan dana desa akan lebih efektif dan efisien. Dengan pemperpendek rentang pengawasan akan mengurangi penyalahgunaan dana desa.
Atas nama pemerintah, kami menyampaikan terimakasih atas kesediaan BPKP Perwakilan Sumut untuk hadir secara langsung memberikan pendampingan Implementasi Siswaskaudes di Humbang Hasundutan.
Sementara itu, Inspektur Humbang Hasundutan Drs. BP. Siahaan, MM menyampaikan bahwa Aplikasi Siswaskaudes ini, juga merupakan amanat Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK yaitu merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi.||BMT.Manalu
