Pekalongan, TransTV45.com // Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4,9 Miliar untuk menangani dampak inflasi akibat kenaikan harga Bahan bakar Minyak (BBM) bersubsidi sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, dalam wawancara usai kegiatan Forum Group Dicussion (FGD) terkait Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi di Wilayah Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Senin (3/10) pagi.
Selain oleh Sekda, FGD juga dihadiri Kapolres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satria, serta menghadirkan narasumber dari Pertamina Tegal Darryl Gomos Otniel M, Perwakilan KCU Pos Pekalongan Riska Indah S.
Kegiatan juga diikuti sejumlah stakeholder seperti Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DPC Pekalongan, para buruh/pekerja, mahasiswa, Organisasi Angkutan Darat (Organda) maupun UMKM lingkup mikro daerah. FGD dimoderatori Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi.
“Dari kegiatan diskusi ini paling tidak adalah kita ingin mendengar apa yang diharapkan dari kelompok-kelompok yang rentan terkait dengan kenaikan BBM atau inflasi. Paling tidak memberikan mereka dapat memberikan saran, masukkan, input bagi Pemerintah daerah untuk menyusun program atau kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan,” tutur Sekda Yulian Akbar.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa FGD juga sebagai sarana komunikasi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan berbagai usaha Pemkab Pekalongan dalam upaya menangani dampak inflasi di Kabupaten Pekalongan.
“Pemerintah membuka ruang disamping komunikasi-komunikasi formal melalui media musyawarah seperti musrenbang jadi khusus untuk kebijakan yang sifatnya tematik atau persoalan yang sifatnya tematik ini akan selesai kalau kita duduk bersama. Melakukan semacam diskusi bersama,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut sekda juga mengungkapkan telah meminta kepada beberapa OPD untuk melembagakan pelaksaan FGD tematik dalam rangka memfokuskan kebijakan, “.Jadi kita mendengar apa yang menjadi masukkan masyarakat,” katanya. Prokompim //
Penulis : Raharjo
