Dairi-TransTV45.com||Agaknya dinas P3AP2KB Dairi yang kini diawaki kepala dinas dr Ruspal Simarmata akan menjadi bahan sorotan pemerhati Dair dan APH (Aparat Penegak Hukum) pasalnya 14 paket rehap balai KB tahun 2023 sebesar Rp. 1,3 Miliar dan satu paket pengadaan KB KIT sebesar Rp. 300 an juta diduga kuat sudah dibagi bagikan kepada sejumlah oknum. Ironisnya nama nama inisial yang beredar di paket proyek itu diduga kuat bukanlah rekanan atau pemborong namun lebih di dominasi oknum oknum “sekeliling”.
Informasi yang diterima Dairi Pers menyebutkan rehap Balai KB tahun 2023 meliputi 14 balai KB dengan total Rp. 1.368.603 .000 dan satu paket pengadaan BKB KIT Stunting 20 unit senilai Rp. 360.000.000. untuk rehap balai KB tahun 2023 tertinggi balai penyuluhan kecamatan Silahi sabungan, Gunung Sitember dan siempat Nempu hilir masing masing Rp. 102.843.000 dan sisanya 11 balai penyuluhan KB lainnya senilai masing masing Rp. 94 juta s/d 97 juta.
PPK Proyek Rehap Balai KB 2023 Sinduru yang dikonfrimasi Dairi pers kamis (20/7/2023) tidak berkomentar akan proyek tersebut meski mengakui kalau pihaknya adalah PPK untuk paket rehap dimaksud.
Sementara itu kepala Dinas Dairi dr Ruspal Simarmata yang dikonfrimasi Dairi Pers akan infromasi 16 paket dinasnya belum diumumkan dalam lelang justru sudah muncul nama nama inisial pemilik paket proyek tersebut tidak menjawab.
Bunyi konfirmasi media ini kepala kepala dinas dr. Ruspal Simarmata “ sore pak kadis. Mohon konfirmasi , tadi saya ke ppk rehap balai KB sinduru di PU ternyata paketnya sudah dibagi bagi meski belum dimumkan . Apa alasan Bapak memilih orang yang mengerjakan itu karena sebahagian besar bukanlah rekanan/pemborong
Ini untuk pemberitaan pak Kadis jadi mohon klarifikasi.
Tidak apa apa pak kadis jika tidak menjawab. Itu juga hak.
Konfrimasi ini terkirim dan di baca pada pukul 15.27 WIB namun nomor yang biasa digunakan dr. Ruspal Simarmata itu enggan menjawab. Disebut sebut kepala dinas yang baru menjabat di dinas itu tengah mendampingi DPRD Dairi dalam agenda kunlap (kunjungan Lapangan).
Hendaknya hal ini menjadi perhatian Kajari dan Kapolres Dairi akan mekanisme penggunaan uang Negara dalam pelibatan pihak ketiga dalam mengerjakan proyek. Potensi pelanggran hokum hingga pidana ada dalam praktek pembagian paket proyek kepada oknum yang sama sekali tidak mempunyai perusahaan dan legalitas dalam mengerjakan borongan.
Diduga kuat praktek ini juga berpotensi menyebabkan kerugian uang Negara karena umumnya oknum yang mendapatkan paket proyek namun tidak mempunyai perusahaan cenderung menjual paket ke rekanan lainnya atau meminjam perusahaan orang lain.
Hendry Angkat
