Ternate – TransTV45.com||Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Midi Siswoko, S.I.K, menghadiri Kegiatan Launching Implementasi Proyek Perubahan “Akselerasi Penanganan Kerawanan Pemilu Kolaborasi Bersama Pemerintah Daerah Maluku Utara” bertempat di Royal Resto Ternate pada Selasa (21/11/2023).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Mendagri RI yang diwakili oleh Sekretaris BNPP RI Dr. Robert Simbolon, M.PA, Gubernur Provinsi Malut, Danrem 152/Baabullah Ternate, Wakapolda Malut, Ketua DPRD Malut, serta Pejabat Utama Polda Malut dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kapolda Malut mengungkapkan bahwa wilayah Malut selama ini tidak terlepas dari masalah konflik yang kerap mewarnai pelaksanaan pemilihan umum, baik Pemilu maupun Pilkada. Konflik tersebut melibatkan partai politik, penyelenggara, elit politik, hingga masyarakat.
“Berbagai permasalahan ini seringkali berakhir pada sengketa Pemilu atau Pilkada di Mahkamah Konstitusi bahkan konflik terbuka antara pendukung calon maupun caleg” ungkap Kapolda.
Melihat sejarah pelaksanaan Pemilu dan potensi konflik di wilayah Malut, Kapolda menyatakan bahwa diperlukan ide dan gagasan yang melibatkan seluruh stakeholder untuk menangani kerawanan dan potensi konflik Pemilu.
Oleh karena itu, Projek Leader mencetuskan proyek perubahan dengan nama “Akselerasi Penanganan Kerawanan Pemilu Kolaborasi Bersama Pemerintah Daerah Maluku Utara,” yang dikenal dengan akronim Krsna Kieraha.
“Proyek ini melibatkan seluruh stakeholder terkait dan komponen masyarakat dengan tujuan agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kapolda berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak positif bagi demokrasi di wilayah Malut”pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris BNPP RI, Dr. Robert Simbolon, M.PA, dalam sambutannya menyebutkan bahwa kegiatan ini sangat strategis mengingat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi terbesar pada tahun 2024.
Agenda politik tersebut sangat menentukan masa depan bangsa dan negara. Bawaslu telah mengeluarkan indeks yang menunjukkan bahwa Provinsi Malut memiliki tingkat kerawanan yang potensial tinggi, sehingga seluruh stakeholder penyelenggara Pemilu perlu memperhatikan hal ini.
Lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya pemetaan segera atas potensi masalah dan pelanggaran serta fokus pada upaya pencegahan dalam proses Pemilu. Dengan proyek ini, diharapkan kerja sama antar stakeholder dapat menjadikan Pemilu 2024 di Malut berlangsung dengan baik dan membawa dampak positif bagi bangsa dan negara. pungkasnya
Muksin/Humas Polda
